BATAM – Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan dugaan pelanggaran dokumen ekspor saat menggeledah 15 kontainer mineral bermuatan radioaktif di Dermaga Kodaeral IV Batam, Selasa (27/5/2026). Penindakan dilakukan setelah TNI AL melaporkan penangkapan kapal pengangkut pada 17 Mei 2026, dan kini barang bukti itu jadi dasar penyelidikan tindak pidana korupsi hingga pemalsuan dokumen.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH bersama Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon meninjau langsung pemeriksaan. Dari 25 kontainer yang ditahan, 15 kontainer dibuka untuk mencocokkan isi muatan dengan dokumen pengiriman.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut tim menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran. “Ada dugaan kuat terjadi pelanggaran terkait dokumen yang wajib dipenuhi untuk ekspor. Beberapa barang bukti justru dilarang digunakan dalam tata niaga ekspor,” ujarnya.
TNI AL yang melakukan penindakan di lapangan telah menyerahkan temuan ke aparat penegak hukum. Temuan itu akan jadi dasar penetapan apakah kasus ini masuk kategori tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pemalsuan dokumen.
Tim Penyidik Kejaksaan Agung juga hadir memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini jadi bukti sinergi antarinstansi dalam mengawasi pengelolaan SDA nasional agar tidak disalahgunakan dan tetap memberi manfaat bagi negara.
(Larty).
BATAM – Satgas Penertiban Kawasan Hutan menemukan dugaan pelanggaran dokumen ekspor saat menggeledah 15 kontainer mineral bermuatan radioaktif di Dermaga Kodaeral IV Batam, Selasa (27/5/2026). Penindakan dilakukan setelah TNI AL melaporkan penangkapan kapal pengangkut pada 17 Mei 2026, dan kini barang bukti itu jadi dasar penyelidikan tindak pidana korupsi hingga pemalsuan dokumen.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH bersama Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon meninjau langsung pemeriksaan. Dari 25 kontainer yang ditahan, 15 kontainer dibuka untuk mencocokkan isi muatan dengan dokumen pengiriman.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut tim menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran. “Ada dugaan kuat terjadi pelanggaran terkait dokumen yang wajib dipenuhi untuk ekspor. Beberapa barang bukti justru dilarang digunakan dalam tata niaga ekspor,” ujarnya.
TNI AL yang melakukan penindakan di lapangan telah menyerahkan temuan ke aparat penegak hukum. Temuan itu akan jadi dasar penetapan apakah kasus ini masuk kategori tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pemalsuan dokumen.
Tim Penyidik Kejaksaan Agung juga hadir memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini jadi bukti sinergi antarinstansi dalam mengawasi pengelolaan SDA nasional agar tidak disalahgunakan dan tetap memberi manfaat bagi negara.
(Larty).