REPORTASE JAKARTA
JAKARTA, 10 NOVEMBER 2026 — Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menyoroti lemahnya pengawasan Komisi III DPR RI terhadap Polri. Sorotan itu disampaikan dalam Komentar Pers pada Senin, 10 November 2026, menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Habiburokhman sebelumnya pernah menyebut Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang sejarah. Setelah menuai kritik publik, ia kemudian membela diri dengan istilah Perkalian Nol atau zero multiplier. Menurut Hendardi, pembelaan itu tidak menjawab persoalan utama dan terkesan menghindar dari substansi kritik.
Bagi Hendardi, persoalan yang sebenarnya bukan soal apakah Habiburokhman mengetahui atau tidak mengetahui dugaan penyadapan ilegal saat melontarkan pujian kepada LSP. Persoalan yang lebih mendasar adalah mengapa Ketua Komisi III DPR yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi kepolisian begitu mudah memberikan penilaian istimewa dengan predikat terbaik sepanjang sejarah. Apa ukuran objektif yang dipakai, dan parameter kinerja, akuntabilitas, penghormatan HAM, profesionalisme, serta reformasi kepolisian apa yang menjadi dasarnya.
Publik sejak lama mempertanyakan pengawasan Komisi III terhadap Polri, khususnya pada periode kepemimpinan LSP. Berbagai persoalan seperti penyalahgunaan kewenangan, kekerasan dalam penegakan hukum, kriminalisasi, impunitas anggota, buruknya pelayanan publik, hingga lemahnya akuntabilitas kelembagaan seharusnya menjadi agenda serius pengawasan parlemen. Sayangnya yang lebih sering terlihat justru kedekatan dan pujian politik kepada pimpinan Polri.
Hendardi juga menilai argumentasi Perkalian Nol sebagai pembelaan diri yang tidak logis dalam konteks pertanggungjawaban politik. Substansi kritik publik, termasuk sindiran Said Didu, adalah soal standar penilaian pejabat publik dan tanggung jawab lembaga pengawas. Dugaan pelanggaran serius berupa dugaan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan LSP bukan isu baru, dan tidak serta merta menghapus pertanyaan tentang bagaimana seorang Ketua Komisi III sebelumnya membangun penilaian yang begitu tinggi terhadap kinerja Kapolri. Ini soal pengawasan parlemen yang tidak jalan.
Fungsi pengawasan DPR tidak boleh dijalankan dengan logika kekaguman personal, kedekatan politik, atau loyalitas kepada pejabat yang diawasi. Komisi III bukan klub penggemar Kapolri. Komisi III adalah alat kelengkapan DPR yang wajib memastikan Polri bekerja berdasarkan hukum, demokrasi, prinsip HAM, transparansi, dan akuntabilitas. Relasi DPR dengan Polri adalah relasi pengawasan, bukan relasi pemujaan.
Karena itu, Habiburokhman seharusnya tidak sibuk membangun argumentasi pembenaran atas pujian masa lalunya. Ia justru harus menjelaskan kepada publik bagaimana Komisi III menjalankan fungsi pengawasannya selama ini. Yang harus dipertanggungjawabkan adalah apakah berbagai penyimpangan dan persoalan struktural di tubuh Polri telah diawasi secara serius dan apakah Komisi III pernah menggunakan kewenangan politiknya secara optimal untuk mengoreksi kepolisian.
#Hendardi #SetaraInstitute #KomisiIII #DPR #Polri