REPORTASE JAKARTA

JAKARTA –- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam keras rentetan dugaan kekerasan yang melibatkan aparat Kepolisian sepanjang Januari hingga November 2026.

Mulai dari penembakan warga sipil, penggunaan kekuatan berlebihan saat aksi, penangkapan sewenang-wenang, hingga intimidasi terhadap masyarakat sipil, PBHI menilai rangkaian peristiwa itu bukan lagi insiden yang berdiri sendiri.

“Ini bukan soal oknum lagi. Ini soal sistem yang membiarkan kekerasan berulang tanpa koreksi mendasar,” kata Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Kahar menyebut, polisi yang seharusnya melindungi warga justru berulang kali menjadi sumber ancaman. Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, kata dia, masyarakat masih harus berhadapan dengan praktik pemolisian yang mempertontonkan kekerasan dan kesewenang-wenangan.

PBHI mencatat sejumlah peristiwa sepanjang 2026. Di Makassar, Bertrand Eko Prasetyo Radiman (18) dilaporkan meninggal dunia akibat penembakan pada 1 Maret 2026. Pada 27 Agustus 2026, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendokumentasikan dugaan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang dalam penanganan aksi.

Kemudian pada 27 Oktober 2026, penggerebekan di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, dilaporkan disertai intimidasi dan ancaman terhadap sejumlah santriwati dan pengajar.

Puncaknya, kata Kahar, terjadi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Aparat membubarkan aksi dengan gas air mata dan meriam air, serta menangkap sedikitnya 157 orang yang ditahan di Polda DIY.

“Demonstrasi bukan kejahatan. Warga yang menyampaikan pendapat bukan musuh negara yang harus ditaklukkan dengan kekuatan bersenjata,” tegas Kahar.

PBHI menilai, tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang mewajibkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan kewajaran.

Menurut Kahar, brutalitas polisi tidak akan selesai hanya dengan pemeriksaan etik, mutasi, atau menghukum anggota di lapangan. Pemeriksaan harus menjangkau rantai komando, mulai dari perencanaan operasi, penerbitan perintah, pengendalian pasukan, hingga tindakan pimpinan setelah peristiwa terjadi.

“Tidak boleh ada impunitas, apalagi bagi pejabat yang memerintahkan, membiarkan, atau gagal mencegah penyalahgunaan kekuatan,” ujarnya.

Atas kondisi itu, PBHI mendesak Presiden RI mengambil tanggung jawab politik untuk mengevaluasi total reformasi Polri, bukan menyerahkannya pada evaluasi internal semata.

PBHI juga mendesak Kapolri menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan, Divisi Propam memeriksa secara transparan hingga ke pengendali operasi, serta membuka informasi dasar hukum operasi dan jumlah peserta aksi yang ditangkap.

Selain itu, PBHI meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan independen, Kompolnas melakukan pengawasan serius dan terbuka, Kementerian HAM memastikan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta Ombudsman memeriksa dugaan maladministrasi dalam penanganan aksi 10 November 2026 di Yogyakarta.

“Reformasi Polri tidak boleh terus jadi slogan setiap kali kekerasan mencuat. Harus ada pembatasan kewenangan koersif, transparansi, pengawasan independen, dan akuntabilitas yang nyata,” tutup Kahar.

#PBHIKecamKekerasanPolisi #ReformasiPolriTotal #StopBrutalitasPolisi #HAM #KomnasHAM #Kompolnas #Yogyakarta #ReportaseJakarta

Larty