REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Kejaksaan Agung melalui Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menggelar Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas serta Penyampaian Hasil Kegiatan (Exit Meeting) pada Rabu, 28 Mei 2025, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.
Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menekankan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari kewenangan intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30B UU Nomor 16 Tahun 2004. Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) ini akan berfokus pada deteksi dini Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi menghambat proyek strategis negara.
Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas terhadap proyek-proyek pembangunan strategis dengan total nilai mencapai Rp11,9 triliun. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan akses jalan di Ibu Kota Nusantara (IKN), pengembangan bandar udara, pembangunan dermaga dan pelabuhan, serta peningkatan konektivitas sistem transportasi perkotaan.
JAM-Intel menegaskan bahwa PPS harus berlandaskan prinsip objektif, profesional, dan akuntabilitas. Pengamanan ini tidak memberikan kekebalan hukum bagi personel proyek. Jika ditemukan pelanggaran hukum, pelaku akan tetap bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam sesi exit meeting, JAM-Intel menyatakan bahwa PPS atas proyek-proyek yang dimohonkan telah selesai karena seluruh AGHT yang teridentifikasi telah berhasil dimitigasi. Beberapa proyek strategis yang telah rampung antara lain ruas tol Binjai-Pangkalan Brandan (investasi Rp11,6 triliun) dan proyek perkeretaapian di Jawa Tengah (Rp1,59 triliun).
JAM-Intel juga menekankan pentingnya perawatan infrastruktur yang telah selesai agar manfaatnya optimal dan berkelanjutan. Selain itu, JAM-Intel mengingatkan pentingnya penguatan aspek keamanan data pada Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang dan Batam.
Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga pemerintah, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(Larty).
