REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Persidangan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan PT Orbit Terminal Merak (OTM) terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Jumat, 20 Februari 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Setyawan menghadirkan tiga saksi untuk mendalami proses administrasi dan pengambilan keputusan dalam kerja sama tersebut.
“Saksi Nina Sulistyowati mengungkapkan bahwa ada unsur pemaksaan dari terdakwa Hanung untuk segera memproses perizinan dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan OTM,” kata JPU Andi Setyawan dalam keterangan persnya.
Menurut JPU, pemaksaan tersebut dilakukan padahal seluruh jajaran Direksi telah mengetahui bahwa aset terminal tersebut masih dimiliki oleh Oil Tanking dan masih dalam tahap proses akuisisi, bukan milik Terminal Merak sepenuhnya. “Prosedur verifikasi dan kajian mendalam sengaja ditiadakan karena adanya instruksi langsung dari terdakwa Hanung yang menetapkan bahwa skema kerja sama harus berbentuk sewa sejak awal,” tambah Andi.
Dalam persidangan, terungkap bahwa tim evaluasi hanya diberikan waktu selama tiga hari untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga hasil evaluasi tidak berjalan maksimal namun tetap dipaksakan untuk melaksanakan skema sewa tersebut. “Fakta-fakta ini memperkuat dugaan adanya pengabaian prosedur demi mempercepat proses kerja sama yang kini menjadi objek perkara korupsi,” tegas JPU.
Terdakwa Hanung Budya Yuktyanta dan Alfian Nasution dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Persidangan akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. (LR).
