REPORTASE JAKARTA
Keberatan itu muncul karena saksi dari pihak Google, Scott Beaumont dan Caesar Sengupta, dihadirkan secara virtual dari Singapura oleh tim penasihat hukum terdakwa tanpa melalui mekanisme resmi. Menurut Roy, langkah tersebut tidak sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.
“Berdasarkan Pasal 65 KUHAP, penetapan majelis hakim seharusnya diserahkan kepada penuntut umum untuk dilaksanakan, namun pihak pengacara tidak memberikan surat penetapan tersebut sehingga JPU tidak mendapatkan pemberitahuan resmi secara administratif,” tegas Roy usai sidang.
JPU juga sempat meminta agar pemeriksaan saksi di Singapura ditunda terlebih dahulu. Alasannya, proses tersebut perlu diawasi oleh aparat penegak hukum setempat untuk menjaga kedaulatan dan hubungan baik antarnegara, mengingat adanya keberatan yang disampaikan melalui KBRI Singapura.
Meski penasihat hukum mendesak agar pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan alasan kesibukan saksi, Roy mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak menolak materi kesaksian. “Kami tidak menolak substansi keterangan, tapi seluruh prosedur harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Roy menekankan pentingnya memperhatikan prinsip resiprositas atau hubungan timbal balik antarnegara dalam proses hukum lintas batas. Ia khawatir jika prosedur diabaikan, polemik hukum bisa muncul di kemudian hari.
Dari sisi materi perkara, keterangan kedua saksi Google justru dinilai memperkuat dakwaan JPU. Dalam persidangan terungkap adanya pertemuan lewat Zoom pada Februari dan April yang membahas kerja sama bisnis Google dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), sekaligus posisi Nadiem sebagai Menteri Pendidikan saat itu terkait teknologi Chromebook.
Berdasarkan fakta tersebut, JPU semakin yakin bahwa pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tidak didasarkan pada identifikasi kebutuhan riil negara. “Melainkan lebih condong pada kepentingan bisnis pribadi terdakwa,” kata Roy.
(Larty).
