REPORTASEย JAKARTAJAKARTA — 22 April 2026, Ketua Badan Pengurus Harian SETARA Institute, Dr. Ismail Hasani, menegaskan bahwa promosi toleransi di daerah tidak bisa hanya bertumpu pada kepala daerah. Birokrasi dan masyarakat sipil harus menjadi pilar yang sama kuat agar Kebhinekaan benar-benar hidup di tingkat kota, acara Launching dan Penghargaan Indeks Kota Toleran 2026 ini digelar di Arthotel Mangkuluhur Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan
Direktur Eksekutif SETARA Institute itu menyebut banyak kepala daerah mengeluh karena birokrasi sering kali menjadi pengendali nyata pemerintahan. โItu puluhan tahun dia berada di pemerintah. Makanya banyak pemimpin mengeluhkan adanya _disk_ di mana birokrasi menjadi pengendali negara, menjadi pengendali pemerintahan, menjadi pengendali kementerian,โ ujarnya saat peluncuran Indeks Kota Toleran 2025 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Ismail, kondisi ini membuat menteri dan wakil menteri seperti โanak kosโ. โDi zaman Pak Prabowo ini nggak ada yang tahu besok bisa diganti, besok bisa diperpanjang dan seterusnya. Karena rahasianya kira-kira semacam itu,โ katanya. Ia menilai kepemimpinan birokrasi punya pengaruh besar dalam menjaga atau justru menghambat agenda toleransi.
Ismail menekankan rumus keberhasilan toleransi terdiri dari tiga pilar: kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan sosial. โKalau kepemimpinan politiknya kuat, kepemimpinan birokrasinya kuat, tapi kepemimpinan sosialnya lemah, ini juga tidak jalan bapak ibu sekalian,โ tegasnya.
Karena itu, tahun ini SETARA Institute memberikan kejutan dengan turut memberikan penghargaan kepada masyarakat sipil. โSetiap hari Jumat kami mengundang beberapa perwakilan masyarakat sipil dan akan kami berikan penghargaan atas peran-perannya. Selama ini kan penghargaan walikota dan wakil walikota yang terima, kita berikan juga apresiasi ke masyarakat. Itu bagian dari pilar, jadi tiga saja, rumusnya bagus sekali, tidak rumit-rumit,โ jelasnya.
Ia mencontohkan praktik baik dari Walikota Salatiga, Singkawang, dan Semarang yang aktif berbagi pengalaman dalam Konferensi Kota Toleran. Sukabumi juga disebut mengalami kemajuan signifikan, meski ada catatan saat Lebaran Maret lalu. โKalau Sukabumi tidak berbenah, seharusnya peristiwa rutin Lebaran yang berbeda itu bisa jadi temuan yang harus diingat,โ ujarnya.
Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian dan Out Foundation sebagai mitra tradisional yang terus mendukung kerja-kerja kebangsaan. Ia berterima kasih kepada puluhan peneliti di bawah kepemimpinan Pak Halili. โTanpa peneliti yang tekun, kita yang sudah senior ini kadang malas membaca buku dan berita. Padahal kalau saya tidak baca, mahasiswanya tidak dapat ilmu baru,โ selorohnya.
Di akhir, Dr Ismail berharap IKT 2025 menjadi bagian dari ikhtiar kolektif mencintai republik. Ia menyebut toleransi adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-8. โPromosi toleransi bukanlah kerja kemunduran, tetapi dia adalah _mainstream_ di dalam pemerintahan,โ tutupnya.
SETARA Institute menegaskan bahwa promosi toleransi di daerah tidak bisa hanya bertumpu pada kepala daerah. Birokrasi dan masyarakat sipil harus menjadi pilar yang sama kuat agar kebinekaan benar-benar hidup di tingkat kota.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Dr Ismail Hasani, menyebut bahwa banyak kepala daerah mengeluh karena birokrasi sering kali menjadi pengendali nyata pemerintahan. โItu puluhan tahun dia berada di pemerintah. Makanya banyak pemimpin mengeluhkan adanya disk di mana birokrasi menjadi pengendali negara, menjadi pengendali pemerintahan, menjadi pengendali kementerian,โ ujarnya saat peluncuran Indeks Kota Toleran 2025 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Ismail, kondisi ini membuat menteri dan wakil menteri seperti โanak kosโ. โDi zaman Pak Prabowo ini nggak ada yang tahu besok bisa diganti, besok bisa diperpanjang dan seterusnya. Karena rahasianya kira-kira semacam itu,โ katanya. Ia menilai birokrasi yang disebut sebagai kepemimpinan birokrasi ini punya pengaruh besar dalam menjaga atau justru menghambat agenda toleransi.
Ismail menekankan bahwa rumus keberhasilan toleransi terdiri dari tiga pilar: kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan sosial. โKalau kepemimpinan politiknya kuat, kepemimpinan birokrasinya kuat, tapi kepemimpinan sosialnya lemah, ini juga tidak jalan bapak ibu sekalian,โ tegasnya.
Karena itu, tahun ini SETARA Institute memberikan kejutan dengan turut memberikan penghargaan kepada masyarakat sipil. โSetiap hari Jumat kami mengundang beberapa perwakilan masyarakat sipil dan akan kami berikan penghargaan atas peran-perannya. Selama ini kan penghargaan walikota dan wakil walikota yang terima, kita berikan juga apresiasi ke masyarakat. Itu bagian dari pilar, jadi tiga saja, rumusnya bagus sekali, tidak rumit-rumit,โ jelasnya.
Ia mencontohkan praktik baik dari Walikota Salatiga, Singkawang, dan Semarang yang aktif berbagi pengalaman dalam Konferensi Kota Toleran. Sukabumi juga disebut mengalami kemajuan signifikan, meski ada catatan saat Lebaran Maret lalu. โKalau Sukabumi tidak berbenah, seharusnya peristiwa rutin Lebaran yang berbeda itu bisa jadi temuan yang harus diingat,โ ujarnya.
Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian dan Out Foundation sebagai mitra tradisional yang terus mendukung kerja-kerja kebangsaan. Tak lupa ia berterima kasih kepada puluhan peneliti yang bekerja di bawah kepemimpinan Pak Halili. โTanpa peneliti yang tekun, kita yang sudah senior ini kadang malas membaca buku dan berita. Padahal kalau saya tidak baca, mahasiswanya tidak dapat ilmu baru,โ selorohnya.
Di akhir, Ismail berharap IKT 2025 menjadi bagian dari ikhtiar kolektif mencintai republik. Ia menyebut toleransi adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-8. โPromosi toleransi bukanlah kerja kemunduran, tetapi dia adalah mainstream di dalam pemerintahan,โ tutupnya. (Larty).
JAKARTA — 22 April 2026, Ketua Badan Pengurus Harian SETARA Institute, Dr. Ismail Hasani, menegaskan bahwa promosi toleransi di daerah tidak bisa hanya bertumpu pada kepala daerah. Birokrasi dan masyarakat sipil harus menjadi pilar yang sama kuat agar Kebhinekaan benar-benar hidup di tingkat kota, acara Launching dan Penghargaan Indeks Kota Toleran 2026 ini digelar di Arthotel Mangkuluhur Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan
Direktur Eksekutif SETARA Institute itu menyebut banyak kepala daerah mengeluh karena birokrasi sering kali menjadi pengendali nyata pemerintahan. โItu puluhan tahun dia berada di pemerintah. Makanya banyak pemimpin mengeluhkan adanya _disk_ di mana birokrasi menjadi pengendali negara, menjadi pengendali pemerintahan, menjadi pengendali kementerian,โ ujarnya saat peluncuran Indeks Kota Toleran 2025 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Ismail, kondisi ini membuat menteri dan wakil menteri seperti โanak kosโ. โDi zaman Pak Prabowo ini nggak ada yang tahu besok bisa diganti, besok bisa diperpanjang dan seterusnya. Karena rahasianya kira-kira semacam itu,โ katanya. Ia menilai kepemimpinan birokrasi punya pengaruh besar dalam menjaga atau justru menghambat agenda toleransi.
Ismail menekankan rumus keberhasilan toleransi terdiri dari tiga pilar: kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan sosial. โKalau kepemimpinan politiknya kuat, kepemimpinan birokrasinya kuat, tapi kepemimpinan sosialnya lemah, ini juga tidak jalan bapak ibu sekalian,โ tegasnya.
Karena itu, tahun ini SETARA Institute memberikan kejutan dengan turut memberikan penghargaan kepada masyarakat sipil. โSetiap hari Jumat kami mengundang beberapa perwakilan masyarakat sipil dan akan kami berikan penghargaan atas peran-perannya. Selama ini kan penghargaan walikota dan wakil walikota yang terima, kita berikan juga apresiasi ke masyarakat. Itu bagian dari pilar, jadi tiga saja, rumusnya bagus sekali, tidak rumit-rumit,โ jelasnya.
Ia mencontohkan praktik baik dari Walikota Salatiga, Singkawang, dan Semarang yang aktif berbagi pengalaman dalam Konferensi Kota Toleran. Sukabumi juga disebut mengalami kemajuan signifikan, meski ada catatan saat Lebaran Maret lalu. โKalau Sukabumi tidak berbenah, seharusnya peristiwa rutin Lebaran yang berbeda itu bisa jadi temuan yang harus diingat,โ ujarnya.
Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian dan Out Foundation sebagai mitra tradisional yang terus mendukung kerja-kerja kebangsaan. Ia berterima kasih kepada puluhan peneliti di bawah kepemimpinan Pak Halili. โTanpa peneliti yang tekun, kita yang sudah senior ini kadang malas membaca buku dan berita. Padahal kalau saya tidak baca, mahasiswanya tidak dapat ilmu baru,โ selorohnya.
Di akhir, Dr Ismail berharap IKT 2025 menjadi bagian dari ikhtiar kolektif mencintai republik. Ia menyebut toleransi adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-8. โPromosi toleransi bukanlah kerja kemunduran, tetapi dia adalah _mainstream_ di dalam pemerintahan,โ tutupnya.
SETARA Institute menegaskan bahwa promosi toleransi di daerah tidak bisa hanya bertumpu pada kepala daerah. Birokrasi dan masyarakat sipil harus menjadi pilar yang sama kuat agar kebinekaan benar-benar hidup di tingkat kota.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Dr Ismail Hasani, menyebut bahwa banyak kepala daerah mengeluh karena birokrasi sering kali menjadi pengendali nyata pemerintahan. โItu puluhan tahun dia berada di pemerintah. Makanya banyak pemimpin mengeluhkan adanya disk di mana birokrasi menjadi pengendali negara, menjadi pengendali pemerintahan, menjadi pengendali kementerian,โ ujarnya saat peluncuran Indeks Kota Toleran 2025 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Ismail, kondisi ini membuat menteri dan wakil menteri seperti โanak kosโ. โDi zaman Pak Prabowo ini nggak ada yang tahu besok bisa diganti, besok bisa diperpanjang dan seterusnya. Karena rahasianya kira-kira semacam itu,โ katanya. Ia menilai birokrasi yang disebut sebagai kepemimpinan birokrasi ini punya pengaruh besar dalam menjaga atau justru menghambat agenda toleransi.
Ismail menekankan bahwa rumus keberhasilan toleransi terdiri dari tiga pilar: kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan sosial. โKalau kepemimpinan politiknya kuat, kepemimpinan birokrasinya kuat, tapi kepemimpinan sosialnya lemah, ini juga tidak jalan bapak ibu sekalian,โ tegasnya.
Karena itu, tahun ini SETARA Institute memberikan kejutan dengan turut memberikan penghargaan kepada masyarakat sipil. โSetiap hari Jumat kami mengundang beberapa perwakilan masyarakat sipil dan akan kami berikan penghargaan atas peran-perannya. Selama ini kan penghargaan walikota dan wakil walikota yang terima, kita berikan juga apresiasi ke masyarakat. Itu bagian dari pilar, jadi tiga saja, rumusnya bagus sekali, tidak rumit-rumit,โ jelasnya.
Ia mencontohkan praktik baik dari Walikota Salatiga, Singkawang, dan Semarang yang aktif berbagi pengalaman dalam Konferensi Kota Toleran. Sukabumi juga disebut mengalami kemajuan signifikan, meski ada catatan saat Lebaran Maret lalu. โKalau Sukabumi tidak berbenah, seharusnya peristiwa rutin Lebaran yang berbeda itu bisa jadi temuan yang harus diingat,โ ujarnya.
Ismail juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian dan Out Foundation sebagai mitra tradisional yang terus mendukung kerja-kerja kebangsaan. Tak lupa ia berterima kasih kepada puluhan peneliti yang bekerja di bawah kepemimpinan Pak Halili. โTanpa peneliti yang tekun, kita yang sudah senior ini kadang malas membaca buku dan berita. Padahal kalau saya tidak baca, mahasiswanya tidak dapat ilmu baru,โ selorohnya.
Di akhir, Ismail berharap IKT 2025 menjadi bagian dari ikhtiar kolektif mencintai republik. Ia menyebut toleransi adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-8. โPromosi toleransi bukanlah kerja kemunduran, tetapi dia adalah mainstream di dalam pemerintahan,โ tutupnya. (Larty).