REPORTASE JAKARTA
BANDUNG, 13 NOVEMBER 2026 — Publik dibuat geram. Bagaimana tidak, proyek gedung megah Convention and Exhibition Center milik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang dibiayai pinjaman luar negeri ADB, justru jadi ladang dugaan korupsi.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi menahan *B.K.*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, setelah diperiksa maraton selama 6 jam pada Jumat (13/11).
B.K. kini mendekam di Rutan Kelas I A Bandung. Ia akan ditahan selama 20 hari, mulai 13 November hingga 2 Desember 2026.
Tidak sendirian, B.K. ditemani satu tersangka lain: *D.W.R.*, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek ini.
*Dari Rp47 Miliar Naik Jadi Rp52 Miliar*
Awalnya, kontrak proyek CWP-03 ini senilai Rp47.165.742.000. Kontrak ditandatangani 3 Juni 2024, dengan target selesai 210 hari, alias 30 Desember 2024.
Tapi di tengah jalan, muncul addendum tambah kurang. Nilainya pun membengkak jadi *Rp52.484.000.000*, waktunya molor sampai 20 Januari 2025.
*Jaminan Bank Diduga Palsu!*
Penyidik menemukan fakta mengejutkan. D.W.R. diduga memakai dokumen jaminan bodong alias palsu atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri.
Mulai dari jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran 100%, jaminan retensi, sampai revisi jaminan pembayaran — semuanya diduga tidak sah.
Dan yang lebih parah, B.K. selaku PPK diduga sama sekali tidak pernah mengecek keaslian dokumen itu ke pihak bank sebelum tanda tangan kontrak!
*Progres 75%, Tapi Uang Cair 100%*
Ini bagian paling bikin geleng-geleng kepala.
Hasil pemeriksaan menunjukkan, pekerjaan yang terpasang baru *75,34%*. Kurang *24,66%* lagi belum dikerjakan.
Tapi B.K. tetap mencairkan pembayaran *100%* alias lunas kepada kontraktor!
Akibatnya, berdasarkan audit Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek tanggal 26 Mei 2026, negara merugi hingga *Rp25.982.542.357,20* — lebih dari Rp25,9 Miliar!
*Kontraktor Diperiksa dari Balik Jeruji di Papua*
D.W.R. sendiri bukan orang baru dalam urusan hukum. Ia diperiksa penyidik pada 10-11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah.
Kenapa di sana? Karena D.W.R. saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas Kelas IIB Timika.
Kedua tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru Jo Pasal 18 UU Tipikor.
Kejati Jabar menegaskan, penahanan B.K. dilakukan agar penyidikan berjalan lancar dan tersangka tidak melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.
#Viral #KejatiJabarTangkapKoruptor #SkandalUPI #ProyekMangkrak #UangNegaraRaib #BandungViral #KorupsiPendidikan
Larty