REPORTASE JAKARTA

JAKARTA — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meraih penghargaan Detikcom Awards 2026 dalam kategori Tokoh Ketatanegaraan dan Kepemimpinan Nasional. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian panjang Bamsoet dalam kepemimpinan lembaga negara, mulai dari Ketua Komisi III DPR RI, Ketua DPR RI periode 2017–2019, Ketua MPR RI periode 2019–2024, hingga kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia, Bamsoet menilai penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengalaman dan jabatan publik harus terus memberikan manfaat bagi bangsa, terutama dalam mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Suatu kehormatan bagi saya, dan penghargaan ini saya persembahkan kepada partai saya, Partai Golkar, yang selama 35 tahun lebih sejak 1990an saya mengabdi di sana dan telah membawa saya dalam posisi hari ini. Semoga penghargaan ini memberikan motivasi dan inspirasi kepada para kader partai Golkar dimanapun kalian berada, termasuk kader partai lain. Agar loyalitas kepada partai harus segera dirubah menjadi loyalitas kepada negara manakala mendapat amanah dari rakyat sebagai wakil mereka di parlemen maupun sebagai pembantu presiden di kabinet,” ujar Bamsoet usai menerima anugerah Detikcom Awards 2026 di Jakarta, Kamis malam (19/11/2026).

Hadir antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Anggota Watimpres Chairul Tanjung, Jaksa Agung Burhanuddin, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, MenPAN-RB Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, pengalaman panjangnya di parlemen memberikan pelajaran berharga bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok. Terlebih ketika seseorang telah dipercaya mengemban amanah negara. Saat memimpin DPR RI, Bamsoet menghadapi berbagai dinamika legislasi dan pengawasan pemerintah.

Sementara selama lima tahun memimpin MPR RI, Bamsoet beserta pimpinan MPR lain mengambil langkah penting menyelesaikan beban sejarah yang selama berpuluh tahun tidak selesai. Antara lain pelurusan sejarah ketatanegaraan dengan menegaskan tidak berlakunya ketentuan dalam TAP MPRS/MPR yang berkaitan dengan tudingan terhadap Presiden Soekarno, tuduhan kepada Presiden Soeharto, dan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan nama baik para pemimpin bangsa, meluruskan catatan sejarah, serta memperkuat semangat rekonsiliasi nasional.

“Alhamdulillah pasca keputusan itu, Bung Karno selaku proklamator dan pahlawan nasional telah mendapatkan hak-haknya selama menjabat sebagai presiden RI yang selama ini belum terpenuhi, termasuk gaji dan tunjangan lainnya. Begitu juga dengan Pak Harto dan Gusdur, setelah tidak ada lagi hambatan konstitusional maka penghargaan negara dalam bentuk gelar sebagai Pahlawan Nasional kepada seseorang yang berjasa besar terhadap bangsa Indonesia akhirnya diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto atas nama negara pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara,” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan ada pekerjaan rumah penting yang Ia dan kawan-kawan MPR RI gagal menyelesaikannya. Yaitu, menghadirkan kembali haluan negara sebagai bintang pengarah bangsa dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Namanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Untuk itu Ia mendorong agar PPHN segera disepakati oleh seluruh anggota MPR RI saar ini dan diberlakukan sebagai pedoman arah pembangunan nasional jangka panjang. Bamsoet mengatakan PPHN dapat dibentuk melalui rekayasa konstitusi (constitutional engineering) maupun amandemen kelima UUD 1945. Kebutuhan terhadap PPHN tidak berarti menghidupkan kembali sistem Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti sebelum perubahan UUD 1945. PPHN lebih ditempatkan sebagai arah strategis pembangunan nasional jangka panjang yang menjadi rujukan bersama
dan memiliki kesinambungan, sehingga pergantian pemerintahan tidak otomatis diikuti perubahan total terhadap agenda pembangunan nasional.

Sejak dipercaya menjadi Anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026, Bamsoet melanjutkan pengabdiannya melalui pemberian nasihat dan pertimbangan strategis kepada Presiden Prabowo. Berbagai persoalan nasional, mulai dari stabilitas politik, reformasi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan dan energi, hingga keamanan menjadi perhatian penting. Tantangan tersebut membutuhkan koordinasi antar lembaga, kebijakan yang terukur, serta keberanian melakukan pembenahan agar program pembangunan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

“Presiden Prabowo membutuhkan dukungan pemikiran yang jernih, objektif, dan solutif. Tugas kami di Wantimpres adalah memberikan pertimbangan terbaik, baik diminta atau tidak diminta agar setiap kebijakan semakin kuat dan berpihak kepada rakyat,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, tantangan kepemimpinan nasional semakin berat di tengah ketidakpastian geopolitik, persaingan ekonomi global, perkembangan kecerdasan buatan, dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat ketahanan nasional sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo, terutama hilirisasi industri, swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan. Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan kemampuan negara menjaga kepercayaan publik.

“Keberhasilan kepemimpinan nasional harus diukur dari kemampuan menghadirkan perubahan nyata bagi rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo perlu terus didukung dengan kerja bersama, kebijakan yang tepat, dan keberanian menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” jelas Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini juga mengapresiasi Detikcom Awards 2026 yang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh dengan rekam jejak pengabdian dan kontribusi bagi bangsa. Apresiasi semacam ini penting untuk mendorong lahirnya kepemimpinan yang berintegritas, terbuka terhadap kritik, serta mampu menghadirkan solusi.

Bamsoet berharap penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus bekerja, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.

“Ke depan, tantangan Indonesia semakin kompleks. Kita harus memperkuat persatuan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan pemerintahan Presiden Prabowo berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Bamsoet.

#DetikcomAwards2026 #Bamsoet #BambangSoesatyo #Wantimpres #TokohKetatanegaraan #KepemimpinanNasional #PrabowoSubianto #PemerintahanPrabowo #Golkar #MPRRI #DPRRI #IndonesiaMaju

(*)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.