REPORTASEย JAKARTAJakarta — Jaksa Penuntut Umum menyayangkan penundaan sidang kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek yang seharusnya digelar Rabu (22/4/2026) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Penundaan terjadi karena tidak satu pun pengacara dari pihak terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang hadir di ruang sidang.
Padahal agenda sidang hari ini dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan saksi maupun ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum Nadiem. JPU Roy Riady menyebut ketidakhadiran pengacara sebagai pelanggaran prinsip kepatuhan dalam proses peradilan.
โSegala bentuk keberatan maupun permohonan penundaan seharusnya disampaikan secara patut di hadapan persidangan dan bukan melalui tindakan absen secara sepihak, karena profesionalitas penegak hukum diuji melalui pemahaman mereka terhadap hukum acara,โ ujar Roy Riady.
Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakprofesionalan dan berharap organisasi advokat memberikan teguran keras. Roy juga menyoroti kemungkinan adanya unsur protes di balik ketidakhadiran pengacara.
โPersidangan bukanlah tempat untuk melakukan orasi layaknya demonstrasi. Perbedaan pandangan antara penuntut umum dan penasihat hukum adalah hal yang lazim, namun harus disampaikan secara bijak di ruang sidang agar dicatat resmi oleh negara,โ tegasnya.
Sementara itu, JPU sebenarnya telah menghadirkan Nadiem ke lokasi persidangan. Namun berdasarkan informasi dari rutan pengadilan, Nadiem dalam kondisi sakit. Meski belum menerima surat keterangan dokter, JPU atas dasar kemanusiaan meminta Majelis Hakim untuk menunda sidang.
(Larty).
