Setiap hukum dan penegakannya harus berlandaskan nilai ketuhanan, kebenaran, dan akhlak mulia. UUD 1945 Pasal 29 dan UU No. 1 Tahun 1965 menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Tidak ada aturan yang boleh memerintah perbuatan bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Bahkan hukum pidana mengancam pelaku penistaan agama atau pengganggu ibadah. Alasannya: tindakan itu melanggar hak asasi yang bersumber dari nilai Ketuhanan. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Hukum dibuat untuk melindungi harkat, martabat, dan HAM setiap manusia tanpa diskriminasi. Ini jadi dasar UUD 1945 Pasal 28A-28J, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga KUHP. Prinsip “Equality Before The Law” atau persamaan di mata hukum juga lahir dari sila ini. Siapa pun orangnya, jabatan apa pun, hukum berlaku sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Hukum acara pidana dan perdata mengatur agar tersangka atau pihak berperkara diperlakukan beradab: tidak disiksa, dapat pembelaan, dan haknya dihormati. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia Hukum berfungsi mempersatukan bangsa dan menjaga keutuhan wilayah. Ini jadi dasar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Aturan pembagian wilayah, pemerintahan daerah, hingga pertahanan dibuat demi menjaga NKRI. Dalam KUHP ada pasal makar, penghasutan, hingga UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi untuk mencegah perpecahan SARA. Semua peraturan di Indonesia wajib tunduk pada UUD 1945 agar persatuan hukum terjaga. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
Pembentukan hukum harus demokratis, lewat musyawarah, dan mewakili rakyat. Ini dasar Hukum Tata Negara dan Legislasi. Aturannya ada di UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses bikin UU wajib libatkan DPR/DPRD, dengar masukan publik, dan cari mufakat. Prinsip ini juga jadi dasar Pemilu dan kebebasan berpendapat. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Tujuan akhir hukum adalah keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk semua, bukan segelintir golongan. Ini inti Hukum Ekonomi, Agraria, dan Sosial. Contohnya UUPA No. 5 Tahun 1960: tanah dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hukum perdata, dagang, dan ketenagakerjaan juga mengatur keseimbangan agar orang kuat tidak menindas yang lemah. “Sebagai Advokat dan Sarjana Hukum, tugas kita bukan hanya menegakkan pasal, tapi menegakkan jiwa Pancasila di dalam setiap perkara yang kita tangani,” tegas Martina Finadei, S.H., M.H. Kesimpulannya bahwa tanggal 1 Juni mengingatkan bahwa hukum Indonesia tidak berdiri sendiri. Semua pasal dan ayat berakar dari 5 Sila. Tugas praktisi hukum hari ini: memastikan hukum yang ditegakkan adil, beradab, dan bermanfaat bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. (Larty).