REPORTASE JAKARTA
JAKARTA, Senin, 16 November 2026 Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) lanjutan terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta.
Sidang KKEP lanjutan digelar untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan EHS.
Yang disidang adalah perwira tinggi Polri berinisial EHS. Sidang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, http://M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., http://M.Si., serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
EHS diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
How, Bagaimana prosesnya?
Sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri. EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, sidang ini adalah bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri.
Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri, ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas, tutup Trunoyudo.
#Polri #Divpropam #SidangKKEP #KKEP #MabesPolri #KodeEtikPolri #ReportaseJakarta #InfoJakarta #JakartaHariIni #PolriPresisi
Larty
