REPORTASE JAKARTA
MIMIKA, Senin, 17 November 2026 SETARA Institute menggelar Konferensi Kota Toleran (KKT) II di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14 sampai 17 November 2026. Konferensi ini jadi ajang nasional untuk merawat harmoni dan membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan damai dalam tata kebinekaan.
Konferensi Kota Toleran (KKT) II digelar sebagai peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November. KKT dirancang sebagai forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, kelompok pemuda, media, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
Lebih dari 200 peserta dari 27 kota dan kabupaten Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Hadir juga sejumlah kepala daerah, yaitu Walikota Singkawang, Walikota Banjarmasin, Walikota Bogor, Bupati Sambas, Bupati Rote Ndao, Wakil Walikota Surakarta, dan Wakil Walikota Sukabumi, serta Walikota Semarang yang ikut secara daring.
14 sampai 17 November 2026. KKT sendiri diinisiasi SETARA Institute sejak tahun 2025 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.Where, Di mana?
Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bagian timur Indonesia.
Karena selama ini diskursus tentang toleransi dan harmoni cenderung berpusat di Indonesia bagian barat. Membawa konferensi ini ke Papua Tengah diharapkan membuka ruang bagi pengalaman, tantangan, dan praktik pengelolaan keberagaman di wilayah timur untuk jadi bagian penting dalam percakapan nasional mengenai toleransi.
Ada 4 poin penting yang dibagikan daerah-daerah dalam KKT II.
Pertama, komitmen dan kepemimpinan politik kepala daerah perlu secara aktif mendorong agenda toleransi, inisiatif program dan kebijakan, hingga pembentukan regulasi daerah yang jadi payung pelindungan bagi kelompok minoritas.
Kedua, penguatan toleransi juga perlu dilakukan di ruang digital melalui amplifikasi narasi toleransi di berbagai platform media, peningkatan literasi digital, hingga melipatgandakan edukasi nilai-nilai toleransi.
Ketiga, toleransi di dunia pendidikan masih butuh penguatan nyata melalui transformasi sekolah aman dan toleran dengan pelibatan anak muda sebagai aktor utama penggerak toleransi.
Keempat, pengarusutamaan kota toleran dan inklusif perlu dilakukan dengan penguatan kepemimpinan perempuan, kolaborasi antarpihak, serta keterlibatan masyarakat adat dan kelompok minoritas dalam pembangunan daerah.
Berbagai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pemajuan toleransi tidak dapat bertumpu pada satu aktor atau satu pendekatan semata. Ia membutuhkan kepemimpinan politik yang memiliki keberpihakan terhadap prinsip kesetaraan, dukungan kebijakan terhadap prinsip non-diskriminasi, kepemimpinan kemasyarakatan melalui partisipasi masyarakat yang aktif dalam merawat keberagaman, serta kepemimpinan birokrasi melalui aparatur pemerintahan dan pengarusutamaan program-program yang inklusif.
KKT II juga menghasilkan Deklarasi Mimika, yang ditandatangani oleh 27 kabupaten dan kota dan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Inklusif, Maarif Institute, Sejuk, Sobat KBB, serta berbagai organisasi masyarakat sipil daerah. Deklarasi ini jadi modal penting untuk ditindaklanjuti di kota dan kabupaten masing-masing serta dokumen penting untuk ditagih implementasinya.
KKT II jadi momentum untuk membangun konektivitas dan kolaborasi antardaerah. Kabupaten dan kota semestinya tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan keberagaman yang besar dalam tata kebinekaan Indonesia.
#SETARAInstitute #KonferensiKotaToleran #KotaToleran #Mimika #PapuaTengah #HariToleransiInternasional #Toleransi #Inklusif #DeklarasiMimika #ReportaseJakarta
Larty
