REPORTASE JAKARTA

JAKARTA  Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang ini merupakan bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta.

Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan. Anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.

Dalam sidang tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

Trunoyudo menyampaikan hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

#Polri #SidangKKEP #EHS #BareskrimPolri #KodeEtikPolri #TrunoyudoWisnuAndiko #Kompolnas #EqualityBeforeTheLaw #JaringanMediaKota #REPORTASEJAKARTA #Larty

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.