Reportasejakarta.com-Jakarta – Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan (FPKPK) angkat bicara soal Peraturan Pemerintah ( PP) Republik Indonesia Nomer 57/2021.

Mas Lestanta Budiman berhasil diwawancarai awak media online Reportase Jakarta, malam 19 April 2021, ia memaparkan beberapa hal melalui telpon celularnya ia mengatakan bahwa,” Setelah melakukan kajian mendalam terhadap dokumen Peraturan Pemerintah tersebut dan mencermati tanggapan dari para pakar, akademisi, tokoh masyarakat, pusat studi/kajian, asosiasi profesi, penggiat Pancasila dan pendidikan, serta memperhatikan tanggapan dan Rancangan Perubahan PP Nomor 57 / 2021 yang disiapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, maka FPKPK menyampaikan sikap, pandangan, dan beberapa usulan yaitu:

Pertama, saran untuk perbaikan PP Nomor 57 / 2021, terutama terkait masalah hilangnya muatan pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan. Sikap dan tuntutan ini hendaknya dipahami bukan merupakan bentuk mispersepsi, melainkan bentuk kepedulian dan kecintaan kepada Pancasila dan upaya perbaikan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Kedua, mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah merespon secara cepat terhadap aspirasi publik dan menjadi pemrakarsa penyusunan Perubahan PP Nomor 57 / 2021 yang sekarang dalam proses pengajuan kepada Presiden,” ujarnya.

Selanjutnya yang Ketiga adalah, mendukung penuh terhadap usulan Perubahan PP Nomor 57 / 2021 dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam muatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi,” papar Lestanta lagi.

Dan yang Keempat, mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 /2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan pasal 37 sebagai payung hukum terhadap Perubahan PP Nomor 57 / 2021 dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam muatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi.

Selanjutnya yang Kelima, mengusulkan penggantian Undang-Undang Nomor 20 /2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pertimbangan: (a). sebagian pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang tersebut tidak sejalan dengan upaya penguatan nilai-nilai Pancasila; (b). terdapat inkonsistensi antar pasal dan ayat, sebagai contoh pasal 37 tidak konsisten dengan semangat dan jiwa pasal 1 ayat 2; (c). sudah waktunya disusun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ” jelas Lestanta Budiman.

 

# Lestanta Budiman, Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan (FPKPK)

 

#Masukkan nilai-nilai Pancasila dalam muatan kurikulum pendidikan anak usia dini

 

(Larty).

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *