Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan sikap “pikir-pikir” selama waktu tujuh hari menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa Isa Rachmatarwata yang digelar pada Rabu, 7 Januari 2026. Sikap tersebut diambil guna memberikan waktu bagi Penuntut Umum untuk mencermati secara menyeluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelum menentukan upaya hukum selanjutnya.
Perbedaan penerapan pasal dalam putusan Majelis Hakim menjadi salah satu alasan bagi Penuntut Umum untuk melakukan pikir-pikir. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Penuntut Umum sebelumnya mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 2. “Perbedaan penerapan pasal tersebut berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana minimum, di mana Pasal 2 mengatur pidana minimum 4 (empat) tahun penjara, sementara Pasal 3 mengatur pidana minimum 1 (satu) tahun penjara,” jelas tim Penuntut Umum.
Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan ini dinilai tidak memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum. “Kami akan melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan untuk menentukan sikap, termasuk apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak,” ujar tim Penuntut Umum Bagus Kusuma.
Penuntut Umum juga mencatat adanya perbedaan pandangan dengan Majelis Hakim terkait pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dikenakan uang pengganti karena kerugian negara tidak dinikmati secara langsung oleh yang bersangkutan.
Dengan adanya perbedaan pendapat ini, Penuntut Umum akan menggunakan waktu pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari untuk menentukan sikap selanjutnya. “Kami akan mencermati secara menyeluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelum menentukan upaya hukum selanjutnya,” kata Bagus Kusuma.
(Larty/red).
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan sikap “pikir-pikir” selama waktu tujuh hari menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa Isa Rachmatarwata yang digelar pada Rabu, 7 Januari 2026. Sikap tersebut diambil guna memberikan waktu bagi Penuntut Umum untuk mencermati secara menyeluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelum menentukan upaya hukum selanjutnya.
Perbedaan penerapan pasal dalam putusan Majelis Hakim menjadi salah satu alasan bagi Penuntut Umum untuk melakukan pikir-pikir. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Penuntut Umum sebelumnya mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 2. “Perbedaan penerapan pasal tersebut berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana minimum, di mana Pasal 2 mengatur pidana minimum 4 (empat) tahun penjara, sementara Pasal 3 mengatur pidana minimum 1 (satu) tahun penjara,” jelas tim Penuntut Umum.
Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan ini dinilai tidak memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum. “Kami akan melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan untuk menentukan sikap, termasuk apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak,” ujar tim Penuntut Umum Bagus Kusuma.
Penuntut Umum juga mencatat adanya perbedaan pandangan dengan Majelis Hakim terkait pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dikenakan uang pengganti karena kerugian negara tidak dinikmati secara langsung oleh yang bersangkutan.
Dengan adanya perbedaan pendapat ini, Penuntut Umum akan menggunakan waktu pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari untuk menentukan sikap selanjutnya. “Kami akan mencermati secara menyeluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelum menentukan upaya hukum selanjutnya,” kata Bagus Kusuma.
(Larty/red).