REPORTASE JAKARTAJAKARTA, 11 Mei 2026 – Wacana pembatasan masa jabatan ketua organisasi advokat kembali memanas dan memicu perbincangan luas di kalangan praktisi hukum. Sejumlah pihak mendorong agar masa jabatan ketua dibatasi hanya tiga tahun dan berlaku di seluruh tingkatan, mulai dari Ketua Umum, DPD, hingga DPC.
Praktisi hukum Erles Rareral, S.H., M.H. menilai langkah tersebut menjadi momentum penting untuk reformasi besar dalam tubuh organisasi advokat. “Organisasi advokat harus memberikan ruang bagi lahirnya pemimpin baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Jabatan yang terlalu lama berpotensi menghambat regenerasi dan menciptakan dominasi kekuasaan,” tegas Erles, Senin (11/5/2026).
Menurut Erles, sistem kepemimpinan tiga tahunan jauh lebih efektif karena memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala. Dengan pola itu, organisasi dapat bergerak lebih cepat melakukan pembenahan apabila ada program yang tidak berjalan optimal. Aturan yang sama dari pusat hingga daerah juga diyakini memperkuat demokrasi internal dan kesetaraan mekanisme kepemimpinan.
Erles mengingatkan organisasi advokat merupakan pilar penegakan hukum sehingga harus jadi contoh tata kelola yang sehat, transparan, modern, dan akuntabel. “Marwah profesi advokat harus dijaga melalui sistem organisasi yang demokratis dan terbuka terhadap regenerasi,” ujarnya.
Selain pembatasan masa jabatan, Erles menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM advokat. Ia menegaskan pelatihan hukum, pendidikan berkelanjutan, hingga seminar nasional dan internasional harus terus digelar. “Advokat harus memiliki kompetensi profesional, integritas tinggi, dan kesiapan menghadapi tantangan hukum di era modern,” tambahnya.
Banyak pihak menilai wacana yang kini jadi sorotan serius tersebut dapat menjadi pintu masuk reformasi besar organisasi profesi agar lebih profesional, terbuka, dan berorientasi pada kaderisasi kepemimpinan masa depan.
(Larty).
