LAHAT,ย Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Polda Sumsel menunjukkan komitmen penuh mendukung program ketahanan energi nasional sekaligus menyejahterakan masyarakat. Hal itu dibuktikan melalui kehadiran Kapolda Sumsel beserta jajaran dalam Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, Rabu (29/7/2026).
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., Staf Khusus Menteri ESDM RI Komjen Pol Purn. Rudi Sufahriadi, jajaran Direksi SKK Migas, serta bupati dari empat kabupaten penghasil migas yakni Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.
Keterlibatan lintas sektoral ini menjadi penanda keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengubah wajah pengelolaan sumur minyak rakyat dari semula tak berizin menjadi legal, terstruktur, dan aman. Melalui program transformasi turunan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, ribuan titik sumur minyak masyarakat mulai diverifikasi untuk dikelola secara resmi melalui wadah Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Saat ini sejumlah titik telah terverifikasi di wilayah Musi Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi gerak cepat Kapolda Sumsel yang proaktif merangkul warga.โKami mengapresiasi Kapolda Sumatera Selatan yang terus membantu masyarakat agar memiliki standar keamanan dalam pengelolaan sumur minyak. Polri hadir mengawasi agar kita terbebas dari praktik illegal drilling. Jika bekerja sesuai aturan legal dan hasil sumurnya diserahkan ke Pertamina, berarti kalian telah berkontribusi menjadi pahlawan devisa bagi negara karena ikut menekan angka impor minyak kita,โ tegas Gubernur. Bupati Lahat Bursah Zarnub juga menyampaikan terima kasih atas komitmen pengawalan keamanan dari kepolisian. Ia mendorong proses perizinan dari pusat dipercepat agar masyarakat tidak kembali melakukan pengeboran ilegal.
โPerubahan dari illegal ke legal drilling ini harus segera jadi kenyataan. Terima kasih atas perhatian TNI, Polri, dan Kejaksaan yang turun langsung mengawasi pelaksanaan legal drilling demi terjaganya lingkungan dan peningkatan ekonomi rakyat,โ ujar Bupati. Kabid Humas Polda Sumsel menegaskan kepolisian memosisikan diri sebagai penuntun masyarakat menuju ekosistem ekonomi taat hukum.
โKehadiran Bapak Kapolda dalam peluncuran ini adalah wujud nyata dukungan Polri terhadap ketahanan energi nasional. Kami tidak lagi semata represif, tetapi hadir mengedukasi warga. Dengan melegalkan sumur minyak di bawah pengawasan ketat, kita menyelamatkan aset negara, mencegah kerusakan lingkungan, dan melindungi warga dari praktik kerja yang mengancam nyawa,โ urainya. Rangkaian apel ikrar diikuti 447 peserta gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Forkopimcam, kepala desa, hingga perwakilan penambang lokal. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Implementasi Permen ESDM dan penekanan sirene peresmian sumur. Peluncuran tata kelola ini menjadi tonggak baru bagi industri migas kerakyatan di Bumi Sriwijaya. Sinergi Polda Sumsel, pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan masyarakat membuktikan negara hadir memberi solusi. Sumur-sumur di pelosok kini berubah dari titik rawan konflik menjadi sumur harapan yang menopang ketahanan energi nasional dan kesejahteraan rakyat. Larty.