Berkenaan dengan hal tersebut, PBHI mendesak pemerintah melakukan evaluasi dengan empat langkah prioritas. Pertama, Presiden Republik Indonesia diminta segera melakukan kaji ulang menyeluruh terhadap penyelenggaraan Program MBG, khususnya desain kelembagaan, standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, kapasitas SPPG, rantai pengadaan dan distribusi, serta sistem mitigasi risiko. Kedua, Badan Gizi Nasional BGN diminta melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terhadap seluruh kasus keracunan MBG, bukan sekadar menjatuhkan sanksi administratif kepada SPPG. Ketiga, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah diminta memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis dan pemulihan secara menyeluruh. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan keamanan pangan pada seluruh rantai penyelenggaraan MBG. Keempat, aparat penegak hukum diminta melakukan penyelidikan dan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana, kelalaian berat, atau pelanggaran ketentuan keamanan pangan yang menyebabkan korban mengalami kerugian. PBHI menegaskan keberhasilan MBG tidak boleh dihitung hanya dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap porsi tersebut aman dikonsumsi. Red
Berkenaan dengan hal tersebut, PBHI mendesak pemerintah melakukan evaluasi dengan empat langkah prioritas. Pertama, Presiden Republik Indonesia diminta segera melakukan kaji ulang menyeluruh terhadap penyelenggaraan Program MBG, khususnya desain kelembagaan, standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, kapasitas SPPG, rantai pengadaan dan distribusi, serta sistem mitigasi risiko. Kedua, Badan Gizi Nasional BGN diminta melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terhadap seluruh kasus keracunan MBG, bukan sekadar menjatuhkan sanksi administratif kepada SPPG. Ketiga, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah diminta memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis dan pemulihan secara menyeluruh. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan keamanan pangan pada seluruh rantai penyelenggaraan MBG. Keempat, aparat penegak hukum diminta melakukan penyelidikan dan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana, kelalaian berat, atau pelanggaran ketentuan keamanan pangan yang menyebabkan korban mengalami kerugian. PBHI menegaskan keberhasilan MBG tidak boleh dihitung hanya dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap porsi tersebut aman dikonsumsi. Red