Reportasejakarta.com — Jokowi Mania JoMAN Sambangi PTUN terkait pandemik, menuntut cabut intruksi menteri atau copot Mendagri dan Satgas COVID, wabah Pandemik, habis Covid 19 memukul keras perekonomian masyarakat. Daya beli menurun, pengangguran meningkat. Selasa (26/10/2021).

Bambang mengatakan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, bukan oleh Inpres, KepMen, InMen. Ini jelas sekali melanggar undang-undang. Kita tidak tahu maksud dan tujuannya karena aspek medis atau aspek bisnis. Yang jelas tugas kita sebagai pendukung presiden akan memberhentikan pesta pora para mafia pandemi, katanya.

Negara-negara lain test PCR Gratis, kenapa di Indonesia sudah bayar juga mahal. Persoalannya Rakyat jangan diperas, ini bahaya. Kasihan Rakyat yang sudah menderita, menganggur tidak ada pekerjaan kemudian baru mau melakukan aktivitas pekerjaan keluar kota tiket harga sekitar 700 ribu tidak sebanding dengan harga PCR bisa 1,5 juta – 1,9 juta ini ngeri sekali. Jadi semacam alat untuk memeras warga. Apa fungsinya yang namanya vaksin, vaksin itu masih ada penolakan dari warga, lanjut Bambang.

Intinya instruksi Menteri ini dasar hukumnya apa sampai detik ini kita tidak tahu. Pilihannya adalah copot Menteri atau Cabut instruksi Menteri ini.

Presiden Jokowi orang baik sudah menurunkan harga PCR sekitar 300 ribu. Tapi faktanya di beberapa daerah harganya berbeda menjadi alat pemerasan di wilayah-wilayah lain. Ada yang di PCR kalau mau cepat 2 juta, kalau mau normal nunggu 2 – 3 hari ini namanya mafia, dimana negara hari ini, penegak hukum dimana jangan berpesta pora dong. Jangan berbisnis dan mencari peluang ditengah penderitaan rakyat, lanjutnya.

Ironisnya pandemik melahirkan mafia alat kesehatan yang mencari keuntungan dan menghalalkan segala cara agar penggunaan PCR tetap bertahan digunakan meski sudah ada vaksin,”ujar Bambang pengacara JoMan.

Lanjutnya lagi, seperti yang terjadi hari ini, dikeluarkannya instruksi Menteri no 36, 47 dan 53 yang mengatur soal pembatasan kegiatan masyarakat dan wajib penggunaan PCR jelas sangat beraroma bisnis dan menguntungkan mafia kesehatan, katanya.

Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti SH, MH, juga menjelaskan bahwa Instruksi Mendagri ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 23 ayat A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang memaksa harus diatur oleh UU,”jelasnya.

Karena itu, maka relawan Jokowi Mania, menggugat Instruksi Mendagri tersebut.
Adapun pertemuan tersebut tetap patuhi Prokes.

(Larty).

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *