REPORTASE JAKARTAJAKARTA – Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 yang telah berusia 9 tahun telah memberikan dampak terhadap pembangunan di desa di seluruh Indonesia. Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri menekankan bahwa masyarakat desa tetap memprioritaskan prinsip gotong royong dalam membangun desanya masing-masing.
Staf Ahli Gubernur Papua Selatan, Dion MAPPI usai menghadiri perayaan 9 tahun UU Desa di GBK, Jakarta, Minggu (19/3/2023), mengatakan dengan adanya UU Desa, kondisi desa semakin baik. Namun demikian, dalam rangka implementasi UU Desa di Papua Selatan, ia berharap pemerintah khususnya kementerian terkait dapat memberikan pelatihan-pelatihan bagi peningkatan administrasi di pedesaan.
“Pelatihan tersebut penting agar mereka memahami tentang administrasi dan tahu bagaimana cara pengelolaan anggaran dengan baik,” ujarnya.
Dion meminta agar menteri terkait dapat terjun langsung ke desa-desa untuk mengetahui implementasi dari UU Desa tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
“Presiden saja bisa blusukan ke desa-desa, mengapa menteri tidak bisa. Minimal tirulah Presiden untuk turut serta bergerak ke bawah. Jadi saya minta kepada menteri, tolong ikuti jejak Presiden kita Joko Widodo,” ungkap Dion.
Menurutnya, kehadiran Joko Widodo di desa sangat dirasakan. Ia berharap pemimpin berikutnya dapat terpilih seperti Joko Widodo, yang tidak hanya bicara dibelakang meja namun mau turun ke desa-desa.
Menyikapi tuntutan kenaikan dana desa menjadi 10 persen dari APBN, Dion mengajak untuk bersama-sama direnungkan. Ia mengaku setuju jika Dana desa ditambah menjadi 10%, namun demikian jika sudah disetujui jangan sampai seolah-olah menjadi milik kepala desa.
“Jika ada penyelewengan, sebaiknya ditangkap dan dipenjarakan,” tegasnya.
(Red).
