REPORTASE JAKARTACirebon, 17 Oktober 2024 – Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA) Cirebon 2024 yang resmi dibuka oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, di Stadion Bima Madya pada September lalu, diwarnai antusiasme besar dari ribuan peserta dan masyarakat. Ajang tahunan ini diharapkan menjadi panggung bagi atlet muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat mereka di berbagai cabang olahraga.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, cabang pencak silat menghadapi polemik terkait dugaan pelanggaran aturan berat badan atlet. Pada Kamis, 17 Oktober 2024, mencuat isu bahwa salah satu atlet yang sebelumnya didiskualifikasi karena berat badannya tidak memenuhi batas minimal, diberi kesempatan untuk melakukan penimbangan ulang. Dalam proses tersebut, atlet tersebut diduga diarahkan untuk meminum air dalam jumlah besar agar berat badannya mencapai syarat yang telah ditentukan.
Apabila dugaan ini terbukti benar, tindakan tersebut bisa dianggap mencederai prinsip sportivitas dan keadilan dalam kompetisi. Jika atlet yang bersangkutan tetap diizinkan bertanding dan memenangkan pertandingan, hasilnya dapat dipertanyakan dan berisiko dibatalkan untuk menjaga integritas kompetisi.
Menanggapi kontroversi ini, Sekretaris Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Cirebon, Mohammad Yusup, menyatakan bahwa seluruh prosedur selama pertandingan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami telah mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan protes secara resmi sesuai dengan kesepakatan saat technical meeting. Protes harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan biaya sebesar Rp 3.000.000,” kata Yusup.
Namun, aturan mengenai biaya protes ini menimbulkan tanda tanya di kalangan peserta dan masyarakat. Mengapa harus ada biaya sebesar Rp 3.000.000 untuk mengajukan keberatan? Beberapa pihak menilai bahwa aturan ini dapat menyulitkan pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keluhan mereka. Bahkan, muncul dugaan bahwa aturan ini dibuat agar keputusan panitia tidak mudah digugat.
Menjawab hal ini, Yusup menjelaskan bahwa biaya tersebut adalah prosedur standar dalam kompetisi resmi, untuk mencegah adanya protes yang tidak berdasar. “Biaya ini merupakan bagian dari prosedur yang ada untuk memastikan bahwa protes yang diajukan memiliki alasan kuat. Dan jika protes tersebut diterima, biaya akan dikembalikan,” jelasnya.
Saat ini, dugaan pelanggaran masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut. Penyelenggara diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang lebih jelas dan terbuka guna memastikan kompetisi berjalan dengan transparan. Sportivitas dan keadilan dalam POPKOTA Cirebon 2024 diharapkan tetap menjadi prioritas, sehingga seluruh atlet dapat berkompetisi dengan jujur sesuai aturan yang berlaku. (Red).
