REPORTASE JAKARTAJAKARTA –Jumat (1/5/2026 ) Pengacara Internasional Erles Rareral, SH, MH, mendesak seluruh pembayaran gaji buruh dialihkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), menyusul rentetan kasus raibnya dana nasabah. Desakan itu menguat di Hari Buruh 1 Mei 2026, setelah mencuat kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik senilai Rp28 miliar yang melibatkan mantan Kepala Kas BNI, Andi Hakim.
Andi Hakim sempat kabur ke Australia sebelum akhirnya menyerahkan diri dan kini menjalani proses hukum. Erles menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kasus ini bukan sekadar tindak pidana biasa. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan institusi keagamaan,” tegas Erles,
“Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua pihak yang terlibat harus diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. BNI sebaiknya jangan menghindar, tunjukkan tanggung jawabmu. Bunyi Pasal 1367 KUH Perdata sangat jelas, itu karyawanmu,” kata Erles.
Erles juga mendesak aparat menelusuri aliran dana secara menyeluruh. “Jangan hanya berhenti pada satu pelaku. Jika ada pihak lain yang terlibat, harus diproses tanpa kompromi. Ini demi keadilan bagi para korban,” ujarnya.
Ia mengaitkan kasus BNI dengan dua peristiwa lain: raibnya dana umat Katolik di Sumatera Utara serta dugaan hilangnya dana deposito milik nasabah lansia 84 tahun di OCBC NISP.
“Rentetan kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan internal perbankan yang harus segera dibenahi,” kata dia. “Kalau ini terus terjadi, kepercayaan publik bisa runtuh. Negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat umum.”
Memanfaatkan momentum Hari Buruh, Erles mengusulkan langkah preventif: alihkan sistem pembayaran gaji buruh se-Indonesia ke BRI.
“Pembayaran gaji buruh sebaiknya dilakukan melalui BRI. Ini langkah konkret untuk melindungi hak-hak buruh agar tidak terdampak persoalan perbankan,” ucapnya.
Ia mendorong adanya MoU resmi antara perusahaan dan BRI agar kebijakan tersebut segera direalisasikan, demi menjamin keamanan dana pekerja sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
Sementara itu, penyidik Polda Sumatera Utara masih mendalami aliran dana kasus BNI dan mengumpulkan bukti tambahan. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan muncul tersangka baru.
Kasus ini mendapat sorotan luas dari publik, khususnya para korban yang berharap keadilan ditegakkan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
(Larty).
