REPORTASEย JAKARTAJAKARTA.– Lembaga Imparsial mendesak Kementerian Pertahanan membentuk tim investigasi independen bersama Kepolisian RI dan Komnas HAM RI terkait kematian lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih.
Desakan itu disampaikan dalam Siaran Pers No. 009/Siaran-Pers/IMP/VII/2026, Kamis (2/7/2026), menanggapi rencana Wamenhan menggandeng Kementerian Kesehatan dalam penyelidikan.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai investigasi tidak cukup jika hanya melibatkan Kemenkes. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan kematian warga sipil dalam program negara sehingga harus diusut secara independen, transparan, dan akuntabel.
โPeristiwa kematian peserta Latsarmil merupakan kematian yang tidak wajar. Kepolisian harus dilibatkan karena penyebab kematian maupun ada tidaknya unsur pidana harus dipastikan melalui mekanisme hukum acara pidana, bukan hanya investigasi administratif internal Kemhan atau hanya dengan Kemenkes,โ ujar Ardi.
Imparsial merujuk Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death yang mewajibkan penyelidikan independen, imparsial, cepat, efektif, dan transparan atas setiap kematian yang diduga melibatkan aparat atau terjadi dalam penguasaan negara.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan Komnas HAM untuk menilai potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan larangan penyiksaan atau perlakuan kejam.
โPelibatan Kepolisian dan Komnas HAM penting untuk menghindari konflik kepentingan jika investigasi hanya dilakukan institusi penyelenggara pelatihan. Investigasi independen akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pertanggungjawaban bila ada kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan,โ jelasnya.
Selain membentuk tim investigasi, Imparsial mendesak pemerintah menghentikan seluruh program bernuansa militeristik untuk masyarakat sipil. Imparsial menilai program itu tidak boleh mengadopsi pendekatan pendidikan prajurit tanpa mempertimbangkan proporsionalitas, keselamatan, dan HAM.
โApabila penghentian tidak dilakukan, kejadian serupa berpotensi terulang dan semakin memperkuat militerisasi di ranah sipil yang bertentangan dengan negara hukum, supremasi sipil, dan perlindungan HAM,โ tegas Ardi.
Imparsial meminta negara mengungkap tuntas penyebab kematian lima peserta, termasuk evaluasi perencanaan, metode pelatihan, pengawasan, dan kesiapan fasilitas kesehatan selama kegiatan.
(Larty).
