REPORTASE JAKARTATANGERANG — Program pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan pemeriksaan gratis bagi ibu hamil telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Namun, beberapa warga masyarakat melaporkan bahwa mereka masih dikenakan biaya saat melakukan pemeriksaan kehamilan di salah satu puskesmas di daerah Panimbang, Kabupaten Pandeglang.
Ibu Melati, seorang ibu hamil yang merasakan langsung pelayanan kurang baik di puskesmas, menceritakan pengalamannya. “Saya diarahkan untuk periksakan kehamilan di Puskesmas Panimbang karena alamat KTP saya di Panimbang, tapi ternyata saya masih dikenakan biaya,” katanya.
Menurut Ibu Melati, program pemeriksaan gratis bagi ibu hamil yang digembar-gemborkan oleh pemerintah Provinsi Banten tidak sepenuhnya dijalankan oleh puskesmas. “Saya merasa sangat menyulitkan karena jarak yang jauh dan saya sedang hamil,” tambahnya.
Selain itu, warga masyarakat lain juga melaporkan bahwa petugas kebersihan di puskesmas Panimbang melakukan tindakan yang tidak beretika, seperti membersihkan area tanpa izin dan mengambil barang milik warga.
Masyarakat meminta kejelasan informasi dan meminta pihak pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan setempat untuk menanggapi dan melakukan evaluasi atas kinerja dan pelayanan yang dinilai kurang baik dari para oknum pegawai di puskesmas Panimbang.
Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan program pemeriksaan kesehatan gratis untuk ibu hamil, termasuk program triple eliminasi (HIV, Hepatitis, dan Sifilis) serta layanan USG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil agar rutin memeriksakan kesehatan kandungan.
Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi SATUSEHAT untuk mendaftar dan mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, 253 puskesmas di Provinsi Banten disiapkan untuk melayani pemeriksaan kesehatan gratis.
Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk ibu hamil. Semoga dengan adanya keluhan dan aduan laporan dari warga masyarakat, pihak pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah daerah dapat segera menyikapi dan menyelesaikan masalah ini demi suksesnya program kesehatan di Provinsi Banten.
(Larty).
