REPORTASE JAKARTALAMPUNG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung kembali melaksanakan bantuan hukum non litigasi berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung, dalam bentuk mediasi dengan wajib pajak (WP) yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2).
Mediasi tersebut dilaksanakan pada Kamis, 3 Juli 2025, di ruang mediasi Datun Kejari Bandar Lampung, dan dihadiri oleh beberapa orang wajib pajak yang merupakan wajib pajak perorangan dan bidang usaha di wilayah Kota Bandar Lampung.
“Agenda bantuan non litigasi ini sebagai implementasi dari salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) bidang Datun yang bertujuan sebagai optimalisasi kinerja bidang Datun, dan sebagai upaya pemulihan keuangan negara,” ujar Bambang Irawan, Kasi Datun Kejari Bandar Lampung.
Dari kegiatan mediasi ini, merealisasikan pemulihan tunggakan pajak PBB-P2 Kota Bandar Lampung periode 11 Juni sampai dengan sekarang mencapai nilai yang fantastis sebesar Rp 2.668.755.448.
“Kami akan terus melakukan mediasi dengan wajib pajak untuk memulihkan keuangan daerah dan meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD),” tambah Bambang Irawan.
Kinerja Kejari Bandar Lampung berupa bantuan hukum litigasi sebanyak 2 surat kuasa khusus (SKK) dan bantuan hukum non litigasi sebanyak 397 SKK, dan telah berhasil memulihkan keuangan daerah/negara realisasi dari tugas dan fungsi berupa bantuan hukum bidang Datun Kejari kepada Pemerintah Kota (Pemkot) dan beberapa Badan/Lembaga serta BUMN yaitu periode Januari sampai dengan 03 Juli 2025 dengan total sebesar Rp 5.361.456.759.
“Kami berharap para wajib pajak dapat berkomitmen melaksanakan kewajibannya dan tidak menunggak pembayaran pajak,” ujar Bambang Irawan.
Dengan demikian, Kejari Bandar Lampung akan terus melakukan mediasi dan pendampingan hukum untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah kota Bandar Lampung.
(Larty).
