REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Komisaris Independen PT Rekayasa Industri Maret Samuel Sueken menilai penghentian impor BBM tidak boleh dipahami sekadar target pemerintah, tetapi sebagai wujud harga diri bangsa. Menurutnya, kedaulatan energi hanya bisa dicapai jika proyek-proyek kilang strategis nasional diselesaikan tepat waktu.
Dalam tulisannya bertanggal 3 Juli 2026, Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO menegaskan bahwa, Indonesia memiliki sumber daya energi melimpah, mulai dari minyak, gas, batu bara, panas bumi, hingga sawit. Namun kapasitas pengolahan dalam negeri belum memadai sehingga sebagian BBM masih diimpor.
“Indonesia yang memiliki sumber daya energi jauh lebih besar masih membeli sebagian BBM dari pasar regional. Paradoksnya, nilai tambah lebih banyak dinikmati pihak lain karena kapasitas pengolahan kita belum optimal,” ujarnya.
Ia mengibaratkan kondisi itu seperti petani yang memiliki sawah luas tetapi tidak punya penggilingan padi. “Kita memiliki sumber daya. Namun kapasitas pengolahannya belum memadai. Akibatnya, nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pihak lain,” kata Maret yang juga Ketua Umum JPKP.
Maret yang sejak 19 Oktober 2024 menjabat Komisaris Independen PT Rekind mengaku telah tiga kali melakukan inspeksi langsung ke Proyek RDMP Balikpapan. Ia menyoroti keterlambatan proyek yang kontraknya dimulai 27 Februari 2019. Target awal Mechanical Completion Februari 2023 dan Operational Acceptance Juli 2023, kemudian bergeser ke Januari 2025 dan September 2025.
“Hari ini 3 Juli 2026. Lebih dari tujuh tahun berlalu. Yang membuat saya miris bukan semata terlambat, tetapi karena setiap hari keterlambatan berarti Indonesia harus terus bergantung pada impor BBM,” katanya.
Ia menekankan “down time adalah cost”. Setiap hari keterlambatan proyek strategis nasional berarti devisa terus keluar untuk impor energi. Karena itu ia mendorong penguatan pengawasan, penyelesaian bottleneck, dan penegakan akuntabilitas.
“Pengawasan tidak boleh berhenti di ruang rapat atau dashboard. Harus melihat kenyataan lapangan. Apabila ada hambatan yang bisa diurai, harus segera dieskalasikan. Pengawasan yang baik adalah memastikan masalah tidak dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Maret juga menilai Indonesia tidak kekurangan program energi, mulai B40, bioavtur, hilirisasi, hingga transisi energi. Yang kurang adalah orkestrasi nasional di bawah satu komando Presiden, dengan satu target dan satu dashboard penyelesaian hambatan.
“Setiap kilang baru berarti mengurangi impor, menghemat devisa, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik energi. Kilang bukan sekadar infrastruktur. Kilang adalah simbol kedaulatan energi bangsa,” tegasnya.
Ia menutup dengan ajakan agar Indonesia tidak berhenti pada RDMP Balikpapan, tetapi mempercepat seluruh proyek kilang strategis. “Stop impor BBM bukan sekadar target. Stop impor BBM adalah harga diri bangsa. Ia dibangun oleh keberanian menyelesaikan proyek, memperkuat tata kelola, dan bekerja tanpa kompromi demi Indonesia,” pungkas Maret Samuel Sueken.
(Larty).
JAKARTA — Komisaris Independen PT Rekayasa Industri Maret Samuel Sueken menilai penghentian impor BBM tidak boleh dipahami sekadar target pemerintah, tetapi sebagai wujud harga diri bangsa. Menurutnya, kedaulatan energi hanya bisa dicapai jika proyek-proyek kilang strategis nasional diselesaikan tepat waktu.
Dalam tulisannya bertanggal 3 Juli 2026, Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO menegaskan bahwa, Indonesia memiliki sumber daya energi melimpah, mulai dari minyak, gas, batu bara, panas bumi, hingga sawit. Namun kapasitas pengolahan dalam negeri belum memadai sehingga sebagian BBM masih diimpor.
“Indonesia yang memiliki sumber daya energi jauh lebih besar masih membeli sebagian BBM dari pasar regional. Paradoksnya, nilai tambah lebih banyak dinikmati pihak lain karena kapasitas pengolahan kita belum optimal,” ujarnya.
Ia mengibaratkan kondisi itu seperti petani yang memiliki sawah luas tetapi tidak punya penggilingan padi. “Kita memiliki sumber daya. Namun kapasitas pengolahannya belum memadai. Akibatnya, nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pihak lain,” kata Maret yang juga Ketua Umum JPKP.
Maret yang sejak 19 Oktober 2024 menjabat Komisaris Independen PT Rekind mengaku telah tiga kali melakukan inspeksi langsung ke Proyek RDMP Balikpapan. Ia menyoroti keterlambatan proyek yang kontraknya dimulai 27 Februari 2019. Target awal Mechanical Completion Februari 2023 dan Operational Acceptance Juli 2023, kemudian bergeser ke Januari 2025 dan September 2025.
“Hari ini 3 Juli 2026. Lebih dari tujuh tahun berlalu. Yang membuat saya miris bukan semata terlambat, tetapi karena setiap hari keterlambatan berarti Indonesia harus terus bergantung pada impor BBM,” katanya.
Ia menekankan “down time adalah cost”. Setiap hari keterlambatan proyek strategis nasional berarti devisa terus keluar untuk impor energi. Karena itu ia mendorong penguatan pengawasan, penyelesaian bottleneck, dan penegakan akuntabilitas.
“Pengawasan tidak boleh berhenti di ruang rapat atau dashboard. Harus melihat kenyataan lapangan. Apabila ada hambatan yang bisa diurai, harus segera dieskalasikan. Pengawasan yang baik adalah memastikan masalah tidak dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Maret juga menilai Indonesia tidak kekurangan program energi, mulai B40, bioavtur, hilirisasi, hingga transisi energi. Yang kurang adalah orkestrasi nasional di bawah satu komando Presiden, dengan satu target dan satu dashboard penyelesaian hambatan.
“Setiap kilang baru berarti mengurangi impor, menghemat devisa, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik energi. Kilang bukan sekadar infrastruktur. Kilang adalah simbol kedaulatan energi bangsa,” tegasnya.
Ia menutup dengan ajakan agar Indonesia tidak berhenti pada RDMP Balikpapan, tetapi mempercepat seluruh proyek kilang strategis. “Stop impor BBM bukan sekadar target. Stop impor BBM adalah harga diri bangsa. Ia dibangun oleh keberanian menyelesaikan proyek, memperkuat tata kelola, dan bekerja tanpa kompromi demi Indonesia,” pungkas Maret Samuel Sueken.
(Larty).