REPORTASE JAKARTAJAKARTA –– Jumat 13/6/2026. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pengerahan TNI dan 500 Aparatur Sipil Negara Komponen Cadangan (Komcad) untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa 12 Juni 2026 adalah kebijakan keliru dan ilegal. Mobilisasi itu dilakukan sehari setelah Kemhan menerbitkan Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS.
Koalisi memandang mobilisasi militer seharusnya opsi terakhir dalam negara demokrasi, ketika seluruh aparatur sipil sudah tak mampu mengendalikan situasi. Padahal Indonesia tidak sedang berada dalam keadaan perang maupun darurat militer.
“Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter ancaman yang jelas. Praktik demikian memperkuat kekhawatiran Komcad dipakai untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang bukan fungsi utamanya,” tegas Koalisi dalam siaran pers, Sabtu (13/6/2026).
Pengerahan 500 ASN Komcad itu diperintahkan Kemhan melalui Apel Siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2026. Padahal TNI sebagai komponen utama dan Polri sebagai pemelihara kamtibmas seharusnya cukup menangani aksi penyampaian pendapat di DPR/MPR RI, Bundaran HI, dan Patung Kuda.
Koalisi menilai langkah Kemhan melanggar Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No. 23/2019 tentang PSDN. “Mobilisasi hanya bisa dinyatakan Presiden saat darurat militer atau perang, dan harus dengan persetujuan DPR. Pengerahan Komcad dalam keadaan damai adalah mobilisasi ilegal dan tindakan mengambil alih kewenangan Presiden,” sorot Koalisi.
Lebih jauh, Koalisi menilai pengerahan Komcad juga berisiko membenturkan sesama warga sipil. “Komcad bukan prajurit aktif, melainkan ASN yang tugasnya melayani masyarakat. Ini menunjukkan cara pandang pemerintah yang memandang kritik sebagai ancaman pertahanan, bukan vitamin demokrasi,” ujar Koalisi.
Hingga siaran pers ini dikeluarkan, Koalisi yang terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, WALHI, AJI, ELSAM, LBH Jakarta dan 16 organisasi lain mendesak pemerintah menghentikan praktik mobilisasi Komcad untuk pengamanan aksi sipil dan menegakkan supremasi sipil.
(Larty).
