Reportasejakarta.com — Tak jelas media sosial apa dan media sosial mana saja yang mengunggah meme BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UI (Universitas Indonesia) yang menyebut meme “Jokowi The King of Lip Service” pada 26 Juni 2021 lalu. (Repelita Online, 2021-07-22).

Jika tidak ada kritik yang menghebohkan itu, banyak orang tak paham bila seorang rektor itu tidak boleh memiliki jabatan rangkap. Akibat dari pemanggilan terhadap pengurus BEM oleh pihak rektorat UI yang mempertanyakan sikap BEM yang mengjritik Presiden yang mengesankan “basa-bas” atau lip service itu, sehingga menjadi trending topik hingga statuta dari Universitas Indonesia jelas melarang rektor mempunyai jabatan rangkap seperti yang dimiliki oleh Ari Kuncoro. Dan terbongkarnya pelanggaran itu, karena Ari Kuncoro menjadi Konisaris BRI, selain sebagai rektor UI. Jadi jelas rangkap jabatan itu bukan saja tamak, tapi juga merupakan pelanggaran yang patut mendapat sanksi berat.

Meski kemudian beredar berita adanya tentang perubahan dari statuta UI itu sudah dilakukan dan Ari Kuncoro sendiri kabarnya sudah melakukan pengunduran diri sebagai Komusaris BRI atau pun Rektor UI, toh perilaku curang yabg dilakukan oleh seorang publik figur dengan latar belakang perguruan tinggi selevel UI, lebih patut menjadi contoh bagi orang banyak — utama bagi kaum intektual di Indonesia.

Jadi sungguh sulit diterima akal sehat, jika kasus yang memalukan ini dianulir begitu saja untuk kemudian begitu saja dimaafkan. Sebab figur seorang rektor itu akan menjadi cermin diri dari moral dan etika segenap civitas akademika serta masyarakat.

Tak penting apa sanksi yang kelak patut dikenakan pada tindak dan laku pelanggaran yang memalukan ini hingga sanksi yang akan dikenakan kepada yang bersangkutanm Sebab warga masyarakat akan mengikuti proses penangannya secara terbuka.

Meskipun yang lebih penting dari itu semua adalah kedadaran dan pdmahaman bagi masyarakat bahwa kritik sosial melalui media sosial itu bisa menjadi andalan, dimana media massa maenstrem dan sejenisnya sudah tidak lagi dapat diharap banyak memberi pencerahan bagi masyarakat. Dan apapun gagasan serta pemikiran demi dan untuk kemaslahatan orang banyak– sekecil apapun– yang penting tetap dari niat baik yang hendak dan mau diungkapkan kepada publik melalui media sosial.

Terbukti peran media sosial tidak bisa diabaikan. Maka itu warga masyarakat harus mampu nemanfaatkan media sosial sebagai sarana ikut membangun bangsa dan negara kita agar dapat lebih baik dan berjaya.

Semua itu, tentu saja harus dilandasi oleh sikap yang jujur dan tulus demi dan untuk kebaikan orang banyak. Toh, pada saat menerima jabatan apapun sejak awal telah melafaskan sumpah untuk nengemban amanah yang diemban serta patut untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jadi sungguh amat sangat mengecewakan bila pehabat publik sampai mengingkari sumpah dan janjinya. Sebab bagi rakyat kebanyakan perilaku korup, menyalahgunakan jabatan atau memanipulasi apapun bentuknya terkait dengan tugas dan jabatan yang diemban, bagi rakyat adalah pengkhiabatan. Jadi pantas dikutuk serta mandapatkan sumpah serapah dari orang banyak yang mungkin belum bisa — atau belum berani — untuk mengungkapkan secara gamblang.

 

Jacob Ereste :
#Kritik Sosial di Media Sosial #Terbukti Sangat Bermanfaat Bagi #Masyarakat

 

(Red/Supri).

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *