REPORTASE JAKARTAPenulis : Cokih OdankKota Tangerang — (22/10) Petugas kolonial Belanda sangat luar biasa dan memiliki visi serta mampu mengkonseptualisasikan skema pemetaan irigasi di Provinsi Banten. Meskipun area irigasi untuk memasok air Sungai Cisadane sangat luas, yaitu sekitar 24.000 hektar kubik untuk seluruh Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama malah menjadi rumit karena tidak ada yang mau bertanggungjawab.
Ada 4 pemangku kepentingan dalam konteks ini, yaitu PUPR BBWS dari Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Provinsi Banten. Panjang Sungai Cisadane terdiri dari primer, sekunder, tersier, dan drainase di sekitar Tangerang, namun koordinasi pekerjaan antara pemangku kepentingan ini sangat rumit.
Contohnya, ketika tumpukan sampah tersangkut di lubang saluran, maka itu akan menyebabkan gangguan pasokan air untuk area pertanian dan petani yang dekat dengan titik masalah tersebut akan melakukan demonstrasi ke kantor irigasi tanpa memahami siapa yang bertanggung jawab.
Pekerjaan operasional dan pemeliharaan (OP) adalah untuk menjaga dan memelihara aset pekerjaan umum seperti bangunan, pintu air, vegetasi sungai, dan lain-lain. Namun, pekerjaan pemeliharaan terminal air terakhir di dekat sawah menjadi tanggung jawab pemerintah lokal.
Apa yang terjadi ketika pemerintah lokal ingin melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan dan hukum, namun terhambat oleh kebijakan politik dan tumpang tindih tanggung jawab antara dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum? Sangat rumit!
Penulis : Cokih Odank
Kota Tangerang — (22/10) Petugas kolonial Belanda sangat luar biasa dan memiliki visi serta mampu mengkonseptualisasikan skema pemetaan irigasi di Provinsi Banten. Meskipun area irigasi untuk memasok air Sungai Cisadane sangat luas, yaitu sekitar 24.000 hektar kubik untuk seluruh Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama malah menjadi rumit karena tidak ada yang mau bertanggungjawab.
Ada 4 pemangku kepentingan dalam konteks ini, yaitu PUPR BBWS dari Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Provinsi Banten. Panjang Sungai Cisadane terdiri dari primer, sekunder, tersier, dan drainase di sekitar Tangerang, namun koordinasi pekerjaan antara pemangku kepentingan ini sangat rumit.
Contohnya, ketika tumpukan sampah tersangkut di lubang saluran, maka itu akan menyebabkan gangguan pasokan air untuk area pertanian dan petani yang dekat dengan titik masalah tersebut akan melakukan demonstrasi ke kantor irigasi tanpa memahami siapa yang bertanggung jawab.
Pekerjaan operasional dan pemeliharaan (OP) adalah untuk menjaga dan memelihara aset pekerjaan umum seperti bangunan, pintu air, vegetasi sungai, dan lain-lain. Namun, pekerjaan pemeliharaan terminal air terakhir di dekat sawah menjadi tanggung jawab pemerintah lokal.
Apa yang terjadi ketika pemerintah lokal ingin melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan dan hukum, namun terhambat oleh kebijakan politik dan tumpang tindih tanggung jawab antara dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum? Sangat rumit!