REPORTASE JAKARTABandung, 7/6/2026 — Profesor Doktor Sutan Nasomal SH MH mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menertibkan bangunan yang melanggar peruntukan lahan. Namun ia mengingatkan, penegakan aturan dibarengi solusi agar warga yang terdampak tidak kehilangan mata pencaharian.
“Penertiban bangunan di jalan protokol, atas kali, dan pinggir kali memang sudah benar. Itu menghambat air dan memicu banjir. Korbannya tetap masyarakat,” ujar Pakar Hukum Internasional, Ekonom, sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka itu via telepon dari kantornya di Cijantung, Jumat 6/6.
Menurut Prof Sutan, selama ini banyak warga membangun jembatan pribadi, rumah, kios, dan toko di bantaran kali. PKL juga menumpuk di jalan protokol hingga semerawut. Ketika ditertibkan serentak se-Jabar, pemerintah kerap jadi sasaran tudingan.
Karena itu ia mendorong pemerintah dan masyarakat duduk bersama sebelum mengambil kebijakan. “Musyawarahkan program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Biar timbul pengertian. Kalau sadar, warga yang salah akan menghukum dirinya sendiri. Ke depan pelanggaran bisa berkurang,” katanya.
Bagi Prof Sutan, penataan Jabar harus mengembalikan keseimbangan alam dan manusia. Ruang air harus lancar biar banjir tidak datang lagi. Tapi kesadaran menaati aturan butuh “sentuhan istimewa” dari pemimpin kepada rakyatnya.
“Kebijaksanaan dan keadilan harus jalan bareng untuk Jabar harmonis dan masyarakat bahagia. Yang paling penting, jangan sampai rakyat lapar. Pemimpin daerah wajib buka ruang lapangan kerja agar perut warganya terisi,” tegas Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia itu.
Menurutnya, penertiban tanpa solusi ekonomi hanya akan menimbulkan korban baru. Harmoni baru tercipta kalau alam tertib dan rakyatnya sejahtera.
(Red).
Bandung, 7/6/2026 — Profesor Doktor Sutan Nasomal SH MH mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menertibkan bangunan yang melanggar peruntukan lahan. Namun ia mengingatkan, penegakan aturan dibarengi solusi agar warga yang terdampak tidak kehilangan mata pencaharian.
“Penertiban bangunan di jalan protokol, atas kali, dan pinggir kali memang sudah benar. Itu menghambat air dan memicu banjir. Korbannya tetap masyarakat,” ujar Pakar Hukum Internasional, Ekonom, sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka itu via telepon dari kantornya di Cijantung, Jumat 6/6.
Menurut Prof Sutan, selama ini banyak warga membangun jembatan pribadi, rumah, kios, dan toko di bantaran kali. PKL juga menumpuk di jalan protokol hingga semerawut. Ketika ditertibkan serentak se-Jabar, pemerintah kerap jadi sasaran tudingan.
Karena itu ia mendorong pemerintah dan masyarakat duduk bersama sebelum mengambil kebijakan. “Musyawarahkan program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Biar timbul pengertian. Kalau sadar, warga yang salah akan menghukum dirinya sendiri. Ke depan pelanggaran bisa berkurang,” katanya.
Bagi Prof Sutan, penataan Jabar harus mengembalikan keseimbangan alam dan manusia. Ruang air harus lancar biar banjir tidak datang lagi. Tapi kesadaran menaati aturan butuh “sentuhan istimewa” dari pemimpin kepada rakyatnya.
“Kebijaksanaan dan keadilan harus jalan bareng untuk Jabar harmonis dan masyarakat bahagia. Yang paling penting, jangan sampai rakyat lapar. Pemimpin daerah wajib buka ruang lapangan kerja agar perut warganya terisi,” tegas Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia itu.
Menurutnya, penertiban tanpa solusi ekonomi hanya akan menimbulkan korban baru. Harmoni baru tercipta kalau alam tertib dan rakyatnya sejahtera.
(Red).