REPORTASE JAKARTA
Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI) mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam memberantas korupsi di Kota Pekanbaru. Ketua LP-KKI, Feri Sibarani, menyatakan bahwa praktek korupsi di Pemerintahan Pekanbaru terkesan leluasa dan berjemaah karena peran Kejaksaan yang tidak efektif.
Feri Sibarani menyebutkan bahwa beberapa kasus korupsi yang diduga terjadi di Pemerintahan Pekanbaru, seperti pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Pekanbaru dan perjalanan sekretaris DPRD Pekanbaru ke Semarang di tengah efisiensi APBD. Ia juga menyatakan bahwa Kejari Pekanbaru gagal menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan meminta KPK untuk turun tangan dalam memberantas korupsi di Pekanbaru.
LP-KKI menilai bahwa Kejari Pekanbaru tidak serius dalam memberantas korupsi dan terkesan sudah di “nina bobokkan” oleh Pemerintah. Feri Sibarani meminta KPK untuk tidak melakukan praktik tebang pilih dalam memberantas korupsi di Pekanbaru dan segera menetapkan ke 8 orang yang terbukti sebagai pemberi uang kepada mantan Pj Walikota Pekanbaru.
Dengan demikian, LP-KKI berharap bahwa KPK dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam memberantas korupsi di Pekanbaru. Feri Sibarani juga meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi dan melaporkan setiap kejadian atau pelanggaran hukum yang terjadi di Pekanbaru.
Dalam upaya memberantas korupsi, LP-KKI berharap bahwa semua pihak dapat bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintahan yang bersih dan transparan. (Larty).
