REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Pengawasan) Rudi Margono secara resmi membuka acara Kick Off Meeting Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 pada Selasa, 3 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi.
Dalam arahannya, JAM-Pengawasan menyampaikan bahwa penyelenggaraan SPIP Terintegrasi memiliki tiga indikator utama: Maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Ketiga indikator ini akan menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal di lingkungan Kejaksaan RI.
JAM-Pengawasan menegaskan pentingnya evaluasi ini sebagai langkah awal memperbaiki efektivitas sistem pengendalian internal, memperkuat budaya kepatuhan, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan integritas organisasi. “Evaluasi SPIP Terintegrasi diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Kejaksaan RI yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar JAM-Pengawasan.
Kegiatan ini akan melibatkan seluruh satuan kerja Kejaksaan secara aktif dalam proses penilaian dan perbaikan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi internal dalam membangun sistem pengawasan yang efektif dan adaptif terhadap risiko. Dengan demikian, Kejaksaan RI berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Melalui evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025, Kejaksaan RI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum. Dengan demikian, Kejaksaan RI dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.
Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi M. Irwan Datuiding, S.H., M.H. / Kabid Media dan Kehumasan atau Dr. Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H. / Kasubid Kehumasan. Dengan evaluasi SPIP Terintegrasi, Kejaksaan RI berkomitmen untuk menjadi lembaga yang lebih transparan dan akuntabel.
(Larty).
