REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) terus memperkuat komitmen reformasi birokrasi dengan mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
JAM DATUN berfokus pada implementasi Asta Cita misi ke-4 dan ke-7, yakni penguatan pembangunan SDM, serta reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang transparan, efektif, dan akuntabel. Program ini bertujuan mencegah serta menanggulangi praktik korupsi melalui kebijakan yang kuat dan konsisten.
Pembangunan Zona Integritas JAM DATUN dilaksanakan melalui enam area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Salah satu inovasi unggulannya yakni HaloJPN ((tautan tidak tersedia)), layanan konsultasi hukum daring yang dilayani oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di seluruh Indonesia. Layanan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan akses konsultasi hukum gratis dengan batas waktu maksimal jawaban 3×24 jam.
Hingga Agustus 2025, tercatat 4.360 pemohon telah memanfaatkan layanan ini. JAM DATUN juga melaksanakan Rencana Aksi Nasional 2025 dalam bentuk pendampingan hukum terhadap program strategis pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis, Program Cetak Sawah, dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
Sejak Mei hingga Juli 2025, tercatat 479 kegiatan pendampingan hukum dengan nilai penyelamatan mencapai Rp1,98 triliun. Selain itu, JAM DATUN berhasil menorehkan sejumlah capaian penting, antara lain Penyelamatan keuangan negara Semester I 2025 sebesar Rp3,39 triliun, Pemulihan keuangan negara Semester I 2025 sebesar Rp3,33 triliun.
Melalui berbagai inovasi, reformasi birokrasi, dan pencapaian kinerja, JAM DATUN berkomitmen mendukung visi besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
(Larty).
