REPORTASE JAKARTAMEDAN — Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerima uang Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa IFS atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan atau pemotongan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18% per Desa sekota Padangsidimpuan TA. 2023.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre W Ginting, SH,MH didampingi Kasidik Arif Kadarman, Kasi Penuntutan Sutan Harahap, Kasi Eksekusi Eksaminasi Rahman Nasution serta JPU Perkaranya, Senin (23/6/2025) menyampaikan bahwa uang pengembalian kerugian negara tersebut diantar langsung oleh penasehat hukumnya.
“Adapun total kerugian keuangan negara atas perkara ini adalah Rp 5.962.500.000 dan sudah dititipkan sebesar Rp. 3.500.000.000 dan disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejati Sumut,” tandas Adre.
Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa IFS adalah Primair Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Pengembalian uang kerugian negara ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti kasus korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
Dengan demikian, Kejati Sumut terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam menangani kasus korupsi.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan terus mengawal dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi untuk mengembalikan kerugian negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
(Larty)..
