[25/5, 07.05] Meta AI: *Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Komunikasi Publik untuk Hadapi Disinformasi* Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya penguatan koordinasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga (K/L) guna menghadapi derasnya arus informasi dan meningkatnya ancaman disinformasi. “Isu komunikasi media tidak bisa lagi ditunda,” ujar Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto. Pernyataan itu disampaikan usai ia memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Sinergi Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Komunikasi dan Media pada Seluruh Desk Bidang Polkam di Cibubur, Jawa Barat. Rapat tersebut bertujuan menyelaraskan dan menciptakan sinergi seluruh unsur K/L dalam Satgas Komed agar tidak bekerja secara silo. Kemenko Polkam telah membentuk sembilan desk lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian isu strategis nasional, seperti pemberantasan narkoba, judi daring, keamanan siber, korupsi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Setiap desk didukung Satgas Komunikasi dan Media (Satgas Komed) yang bertugas memastikan narasi publik pemerintah berjalan terpadu, akurat, dan responsif. Deputi Eko Dono Indarto menjelaskan bahwa Satgas Komed di masing-masing desk masih berjalan terpisah dan belum terintegrasi penuh. “Rakor ini bertujuan menyelaraskan dan menciptakan sinergi seluruh unsur K/L dalam Satgas Komed agar tidak bekerja secara silo, melainkan sebagai satu kesatuan komunikasi pemerintah yang kuat dan solid,” tegasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kepedulian terhadap peran komunikasi publik dalam pemerintahan. “Saya tekankan lagi, sense of awareness sangat penting bagi insan media. Jangan sampai ‘sok stecu’ (stelan cuek), karena ini bagian dari tanggung jawab kita,” ujarnya. Melalui penguatan Satgas Komed yang efektif dan terpadu, Kemenko Polkam menargetkan terbentuknya mekanisme komunikasi krisis yang responsif, narasi lintas sektor yang konsisten, serta peningkatan kapasitas SDM komunikasi di K/L. Rapat tersebut dihadiri perwakilan internal Kemenko Polkam dan sejumlah K/L dari sembilan desk, antara lain BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenkeu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TNI, BSSN, Polri, Bank Indonesia, BNPB, dan BNN. (Jono 98).
[25/5, 07.05] Meta AI: *Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Komunikasi Publik untuk Hadapi Disinformasi* Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya penguatan koordinasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga (K/L) guna menghadapi derasnya arus informasi dan meningkatnya ancaman disinformasi. “Isu komunikasi media tidak bisa lagi ditunda,” ujar Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto. Pernyataan itu disampaikan usai ia memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Sinergi Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Komunikasi dan Media pada Seluruh Desk Bidang Polkam di Cibubur, Jawa Barat. Rapat tersebut bertujuan menyelaraskan dan menciptakan sinergi seluruh unsur K/L dalam Satgas Komed agar tidak bekerja secara silo. Kemenko Polkam telah membentuk sembilan desk lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian isu strategis nasional, seperti pemberantasan narkoba, judi daring, keamanan siber, korupsi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Setiap desk didukung Satgas Komunikasi dan Media (Satgas Komed) yang bertugas memastikan narasi publik pemerintah berjalan terpadu, akurat, dan responsif. Deputi Eko Dono Indarto menjelaskan bahwa Satgas Komed di masing-masing desk masih berjalan terpisah dan belum terintegrasi penuh. “Rakor ini bertujuan menyelaraskan dan menciptakan sinergi seluruh unsur K/L dalam Satgas Komed agar tidak bekerja secara silo, melainkan sebagai satu kesatuan komunikasi pemerintah yang kuat dan solid,” tegasnya. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kepedulian terhadap peran komunikasi publik dalam pemerintahan. “Saya tekankan lagi, sense of awareness sangat penting bagi insan media. Jangan sampai ‘sok stecu’ (stelan cuek), karena ini bagian dari tanggung jawab kita,” ujarnya. Melalui penguatan Satgas Komed yang efektif dan terpadu, Kemenko Polkam menargetkan terbentuknya mekanisme komunikasi krisis yang responsif, narasi lintas sektor yang konsisten, serta peningkatan kapasitas SDM komunikasi di K/L. Rapat tersebut dihadiri perwakilan internal Kemenko Polkam dan sejumlah K/L dari sembilan desk, antara lain BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenkeu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TNI, BSSN, Polri, Bank Indonesia, BNPB, dan BNN. (Jono 98).