REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Kejaksaan Agung dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menandatangani perjanjian kerja sama pada Rabu, 9 Juli 2025, di Jakarta. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara institusi penegak hukum dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun), R. Narendra Jatna, hadir dalam acara tersebut dan menekankan pentingnya penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam pengambilan keputusan. “Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur diharapkan mampu menerapkan prinsip kehati-hatian, beritikad baik, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dalam setiap keputusan bisnis yang diambil,” tegas JAM-Datun.
Perjanjian kerja sama ini memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka memulihkan kekayaan negara, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum.
Dalam acara tersebut, JAM-Datun juga bertindak sebagai narasumber dalam sharing session dengan tema “Good Corporate Governance”, yang membahas tentang unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kepatuhan dan mitigasi risiko. JAM-Datun berharap bahwa dengan penandatanganan perjanjian ini, sinergi antara Kejaksaan Agung dan PT SMI dapat semakin kuat dalam menangani masalah hukum.
Dengan demikian, diharapkan bahwa kerja sama ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan PT SMI dan BUMN lainnya. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan PT SMI dalam menangani masalah hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia.
(LARTY).
