REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI dengan dukungan Kejaksaan Negeri Klungkung melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, berhasil melelang barang rampasan negara atas nama terpidana Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H., dengan total penjualan mencapai Rp6.038.386.500.
Lelang ini dilaksanakan pada Jumat, 8 Agustus 2025, meliputi aset yang telah dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tanggal 7 Maret 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa Terpidana Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. selaku Bupati Klungkung periode 2003–2008 terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Objek lelang yang berhasil laku terjual yakni satu bidang tanah kosong seluas 9.450 m² di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, terjual senilai Rp3.500.386.500. Selain itu, tiga bidang tanah berikut bangunan ruko seluas 270 m² di Pertokoan Graha Mahkota, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terjual senilai Rp2.538.000.000.
Total penjualan terhadap aset tersebut yakni Rp6.038.386.500. Seluruh hasil lelang akan disetorkan ke kas negara. Sementara itu, objek lelang yang tidak laku terjual akan dilakukan pelelangan kembali.
Pelaksanaan lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta secara fisik, melalui sistem penawaran elektronik e-Auction (open bidding) pada laman (tautan tidak tersedia) Sistem ini memungkinkan peserta lelang untuk berpartisipasi secara online dan transparan.
Kepala Badan Pemulihan Aset, Dr. Amir Yanto, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian barang rampasan negara merupakan langkah strategis dalam rangka pemulihan keuangan negara dan optimalisasi penerimaan negara.
Dengan demikian, Kejaksaan RI terus berupaya meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara melalui lelang yang transparan dan akuntabel. Hasil lelang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan negara.
Kejaksaan RI akan terus mengoptimalkan pemulihan aset negara untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional.
(LARTY).
