REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Pemerintah secara resmi telah memulai pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI). Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, berterimakasih ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atas dukungannya terhadap program digitalisasi bansos. “Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” kata Luhut.
Digitalisasi bansos akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos). Integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat. Dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted,” urai Luhut. Dengan demikian, program digitalisasi bansos diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian. “Program Kementerian Sosial itu ada 45% mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN,” jelasnya.
Keunggulan lain dari program digitalisasi ini adalah kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos, yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis. “Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” tegas Gus Ipul.
Dengan partisipasi aktif masyarakat, data bansos akan semakin akurat dan penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran. “Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” tutup Gus Ipul.
Program digitalisasi bansos ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan teknologi digital, pemerintah dapat menyalurkan bansos dengan lebih efektif dan efisien.
Luhut juga menambahkan bahwa digitalisasi bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen. Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, program digitalisasi bansos merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos, serta mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
(Larty).
