REPORTASE JAKARTA
JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) resmi menyerahkan 10 buku laporan komprehensif berisi agenda strategis reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (5/5/2026). Police Reform Initiative (PRI) SETARA Institute menilai penyerahan ini bukan akhir, melainkan awal dari ujian sesungguhnya: apakah pemerintah mau mengeksekusi rekomendasi tersebut atau hanya berhenti di atas kertas.
“Ujian sesungguhnya adalah apakah pemerintah benar-benar akan bergerak dari sekedar menerima laporan menuju mengeksekusi dan mengakselerasi agenda reformasi Polri,” tegas PRI SETARA Institute dalam siaran pers yang diterima Rabu (6/5/2026).
SETARA mengingatkan, posisi Presiden bukan sekadar penerima laporan, tetapi aktor kunci penentu arah politik reformasi Polri. Tanpa kemauan politik yang kuat, akselerasi reformasi dikhawatirkan berubah jadi stagnasi. “Laporan KPRP akan berhenti sebagai dokumen teknokratis yang memperpanjang agenda noreformasi Polri yang biasanya normatif,” tulis PRI.
Untuk mencegah hal itu, PRI SETARA Institute menyampaikan enam rekomendasi kunci kepada Presiden. Pertama, segera terjemahkan laporan KPRP ke instrumen kebijakan konkret. “Lambannya respons atas laporan ini akan menjadi titik rawan akibat kehilangan momentum,” kata Ikhsan Yosarie, Koordinator Riset PRI dan RSK SETARA Institute.
Kedua, Presiden diminta segera menjawab tuntutan publik soal pengangkatan Kapolri dan pejabat kunci Polri sesuai rekomendasi KPRP. Fokusnya pada penguatan sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas.
Ketiga, dukungan Presiden terhadap penguatan Kompolnas harus ditindaklanjuti dengan penguatan kewenangan sesuai TAP MPR No. 7/2000.
Keempat, batasi jabatan anggota Polri di luar struktur kepolisian mengacu Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 dan Pasal 28 ayat (3) UU Polri.
Kelima, libatkan masyarakat sipil dan pers untuk memastikan laporan KPRP tidak mandek. “Tanpa tekanan publik yang konsisten, kecenderungan untuk mempertahankan status quo di tubuh kepolisian akan jauh lebih dominan,” jelas Merisa Dwi Juanita, Peneliti PRI SETARA Institute.
Keenam, dorong Polda lebih aktif jadi garda depan reformasi. “Dari sisi kedudukan, Polda lebih berdekatan dengan keseharian masyarakat. Optimalisasi peran Polda mendesak dilakukan,” tambah Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute.
Penyerahan 10 buku laporan KPRP sebelumnya menuai kritik publik soal kinerja komisi yang dinilai belum optimal. Kini, bola panas ada di tangan Presiden Prabowo untuk membuktikan komitmen reformasi Polri tidak hanya berhenti di seremoni penyerahan laporan.
(Larty).