REPORTASEย JAKARTAJAKARTA — (Senin, 7 Juli 2025) Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Bin) R. Narendra Jatna menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024.
Dalam paparannya, JAM-Bin menyampaikan bahwa tema pembangunan nasional Tahun 2026 adalah โKedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusifโ. Kejaksaan RI telah menyesuaikan arah rencana strategisnya dengan visi โPelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modernโ sebagaimana tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024.
Namun, Kejaksaan RI menghadapi tantangan anggaran yang signifikan. Pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,97 triliun menurun dari alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp24,28 triliun. Angka ini belum mencukupi kebutuhan riil Kejaksaan sebesar Rp27,49 triliun, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp18,53 triliun. “Penurunan anggaran ini dikhawatirkan berpengaruh pada efektivitas Kejaksaan sebagai game changer dalam reformasi sistem peradilan, serta mengancam keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional dalam RPJMN 2025โ2029 dan Asta Cita,” ujar Plt. JAM-Bin.
Oleh karenanya, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp18,53 triliun yang terdiri dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum senilai Rp1,84 triliun dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp16,68 triliun. Usulan ini telah disampaikan secara resmi melalui Surat Jaksa Agung kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan pada 10 Juni 2025.
Dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, Kejaksaan menyampaikan laporan keuangan audit Tahun Anggaran 2024 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp18,79 triliun atau 98,32% dari pagu Rp19,11 triliun. Realisasi ini menunjukkan kinerja anggaran yang efisien dan akuntabel.
Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Kejaksaan RI sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8.965.043.307.000 dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp18.529.114.821.000.
Dengan demikian, Kejaksaan RI berharap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional.
(LARTY).
JAKARTA — (Senin, 7 Juli 2025) Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Bin) R. Narendra Jatna menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024.
Dalam paparannya, JAM-Bin menyampaikan bahwa tema pembangunan nasional Tahun 2026 adalah โKedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusifโ. Kejaksaan RI telah menyesuaikan arah rencana strategisnya dengan visi โPelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modernโ sebagaimana tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024.
Namun, Kejaksaan RI menghadapi tantangan anggaran yang signifikan. Pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,97 triliun menurun dari alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp24,28 triliun. Angka ini belum mencukupi kebutuhan riil Kejaksaan sebesar Rp27,49 triliun, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp18,53 triliun. “Penurunan anggaran ini dikhawatirkan berpengaruh pada efektivitas Kejaksaan sebagai game changer dalam reformasi sistem peradilan, serta mengancam keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional dalam RPJMN 2025โ2029 dan Asta Cita,” ujar Plt. JAM-Bin.
Oleh karenanya, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp18,53 triliun yang terdiri dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum senilai Rp1,84 triliun dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp16,68 triliun. Usulan ini telah disampaikan secara resmi melalui Surat Jaksa Agung kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan pada 10 Juni 2025.
Dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, Kejaksaan menyampaikan laporan keuangan audit Tahun Anggaran 2024 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp18,79 triliun atau 98,32% dari pagu Rp19,11 triliun. Realisasi ini menunjukkan kinerja anggaran yang efisien dan akuntabel.
Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan usulan program Kejaksaan RI sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8.965.043.307.000 dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp18.529.114.821.000.
Dengan demikian, Kejaksaan RI berharap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional.
(LARTY).