Reportasejakarta.com-(Jakarta). Tim Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengunjungi Posko Kogabwilhan, dalam rangka permintaan informasi dan klarifikasi atas beberapa kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah tanggung jawab Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III).
Kedatangan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B. Ramandey beserta rombongan diterima oleh Brigjen TNI Mahury, Brigjen TNI Suswatyo, Brigjen TNI Dadang Rukhiyana, Marsma TNI Marsudiranto dan Brigjen TNI Dwi Darmadi mewakili Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., bertempat di Posko Kogabwilhan III, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Pangkogabwilhan III dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Brigjen TNI Mahury menyampaikan bahwa kerjaĀ samaĀ antaraĀ KomnasĀ HAM PerwakilanĀ PapuaĀ denganĀ KogabwilhanĀ IIIĀ iniĀ dapat menghilangkanĀ segalaĀ keraguanĀ danĀ ketidakjelasan yang selama ini terjadi, yang sangat merugikan nama baik TNI.
Seperti diketahui bersama bahwa pelaksanaan tugas institusi TNI dan LembagaĀ KomnasĀ HAMĀ diĀ seluruhĀ wilayahĀ NKRIĀ ini,Ā sama-samaĀ menjalankanĀ Amanat Undang-Undang yang berlaku di negara ini, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. āBerdasarkan Undang-Undang itu pula, perlu ditegaskan bahwa salah satu jati diri TNI adalah sebagaiĀ tentara rakyat, yang bertugas untuk melindungi rakyatnya, bukan untuk membunuhnya,ā kata Pangkogabwilhan III.
DemikianĀ juga dengan seluruh doktrin yang berlaku di lingkungan TNI, baik Sapta Marga, SumpahĀ PrajuritĀ danĀ 8Ā WajibĀ TNI,Ā yangĀ selalu menekankanĀ pentingnyaĀ kebersamaanĀ TNI-RakyatĀ dalam pelaksanaanĀ tugas.Ā SemboyanĀ āBersamaĀ Rakyat,Ā TNI Kuatā bukanlahĀ semboyanĀ kosong semata, namunĀ realitas sekaligus prasyaratĀ keberhasilanĀ pelaksanaanĀ tugasĀ TNI di seluruh wilayah NKRI termasuk penugasan di luar negeri.
Lebih lanjut dikatakan bahwa keberhasilanĀ pelaksanaanĀ tugasĀ TNI dalamĀ tugas pemeliharaanĀ perdamaianĀ duniaĀ dibawahĀ benderaĀ PBB di berbagai negara, antara lain di Kongo, Lebanon, Sudan, Haiti danĀ negaraĀ lainnya,Ā tidakĀ terlepasĀ dariĀ kedekatanĀ yang terjalinĀ antaraĀ prajuritĀ TNI denganĀ masyarakatĀ setempat melalui pembinaan teritorial, yang diakui oleh negara-negara lain termasuk oleh PBB.
SungguhĀ ironi,Ā bilaĀ oleh masyarakatĀ bangsaĀ lain,Ā TNI begituĀ dekatĀ danĀ diterima kehadirannya,Ā namunĀ justruĀ diĀ tanahĀ airnyaĀ sendiri,Ā oleh sebagianĀ kalangan, TNI justruĀ disudutkanĀ danĀ dinilai memperlakukan rakyatnya sendiri secara tidak manusiawi.
āUntukĀ itu,Ā sayaĀ menyambutĀ baikĀ timĀ ini,Ā karenaĀ tidakĀ hanya fokus pada peristiwa dengan korban warga sipil, tetapi juga korban di kalangan prajurit TNI/Polri. Demikian juga dengan dugaan pelaku,Ā dimanaĀ timĀ kaliĀ iniĀ inginĀ mendalamiĀ berbagai kasus denganĀ dugaanĀ pelakuĀ dariĀ KelompokĀ Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB),ā ujarnya.
Menurut Letjen TNI Ganip Warsito, selama ini pihak TNI/Polri selalu disudutkan dengan berbagai kejadian dan seolah menutup mata bahwa akar permasalahan utama dengan berbagai dinamikanya yang terjadi, disebabkan karenaĀ keberadaan KKSB.Ā Benar,Ā bahwaĀ permasalahanĀ lain sepertiĀ politik, ekonomi,Ā kesehatan,Ā pendidikanĀ danĀ bidang lainnyaĀ jugaĀ sangatĀ pentingĀ danĀ kompleks.
NamunĀ harus diakui, bahwa ide separatis dari kelompok ini, dengan berbagaiĀ front perjuangannya, merupakan permasalahan utamanya.
Di sisi lain disampaikan bahwa di daerah lain di Indonesia, proses pembangunan oleh Pemda setempatĀ dapatĀ berjalanĀ baikĀ danĀ kehidupanĀ sosial masyarakatĀ dapatĀ berjalanĀ normalĀ karenaĀ tidakĀ adanya Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di daerah tersebut. Dan dengan alasan itu pula, Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat mengirim pemuda dan pemudinya untuk melanjutkan studi ke berbagaiĀ daerah dengan pembiayaan dari dana otsus, karena dinilai lebih aman, lebih maju dengan kehidupan masyarakat yang normal.
āSelama terdapat Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di suatu wilayah, maka proses pembangunan di wilayah tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik dan kehidupan masyarakat tidak akan normal. Dan atas amanat Undang-Undang, TNI ditugaskan ke wilayah tersebut untuk mempertahankanĀ keutuhan wilayah negara,ā pungkasnya.
(Red).
