REPORTASE JAKARTAJAKARTA — Plt. Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, serta Tim Desk (l Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) meresmikan peluncuran pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Desa Tanjung Moco, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Senin, 28 Juli 2025.
Inisiatif ini menjadi langkah strategis dari Desk PPDN dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara melalui pemanfaatan bijih bauksit sisa hasil pertambangan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Total volume sisa stockpile di wilayah Kepri ini diperkirakan mencapai 5 juta metrik ton, yang jika diasumsikan bernilai 20 USD per ton, berpotensi menghasilkan penerimaan negara hingga Rp1,4 triliun.
Dalam sambutannya, Plt. Wakil Jaksa Agung RI menegaskan bahwa institusi Kejaksaan saat ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum di hilir, tetapi juga aktif pada ranah hulu melalui pencegahan dan pemulihan kerugian negara. “Pada kegiatan ini, kita melihat bukti lain dari kerja proaktif tersebut. Tumpukan bijih bauksit di hadapan kita ini bukanlah masalah baru. Aset ini telah terabaikan dan menjadi persoalan tanpa solusi selama satu dekade, sejak tahun 2014,” tegasnya.
Keberhasilan di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi acuan nasional. Kejaksaan akan terus mendorong penyusunan Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur tata kelola terhadap hasil tambang yang terbengkalai dan belum memiliki status hukum jelas di seluruh wilayah Indonesia.
Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus menyampaikan bahwa pembentukan Desk PPDN adalah upaya pemerintah untuk memutus ego sektoral dan membangun orkestrasi kerja lintas kementerian/lembaga yang kuat. “Potensi penerimaan negara sebesar Rp1,4 triliun adalah bukti bahwa sinergi dan kerja bersama mampu mengubah masalah menjadi potensi, dan potensi menjadi kontribusi,” katanya.
Dengan pemanfaatan sisa stockpile bauksit ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara dan memulihkan kerugian negara. Proses pelelangan akan dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Minerba sesuai dengan ketentuan Pasal 184 PP Nomor 96 Tahun 2021.
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM-Intel) Sarjono Turin, S.H., M.H., mewakili Ketua Pelaksana Desk PPDN, menjelaskan bahwa potensi ekonomis dari sisa stockpile ini ditemukan melalui pemetaan yang dilakukan oleh tim Desk. “Melalui kerja keras bersama, hari ini kita siap meluncurkan pemanfaatan aset tersebut dengan asumsi potensi penerimaan negara sebesar kurang lebih 1,4 triliun rupiah,” ucap Sarjono Turin.
Pemanfaatan sisa stockpile bauksit di Kepri ini menjadi pilot project penanganan hasil tambang terbengkalai di Indonesia. Dalam waktu dekat, Desk PPDN akan menginventarisasi potensi serupa di daerah lain dan mendorong terbitnya regulasi nasional untuk mendukung pengelolaan aset tambang non-produktif.
Kegiatan launching dan konferensi pers ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari Desk PPDN, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau dan Forkopimda, Walikota Tanjungpinang, Bupati Bintan, serta para tokoh masyarakat dan awak media nasional maupun daerah.
Dengan peluncuran ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan penerimaan negara dan memulihkan kerugian negara melalui pemanfaatan aset tambang yang terbengkalai. Pemerintah juga berharap dapat meningkatkan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan negara.
Pemanfaatan sisa stockpile bauksit ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus memantau perkembangan pemanfaatan aset tambang ini dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan sisa stockpile bauksit ini untuk mengetahui dampaknya terhadap penerimaan negara dan masyarakat. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pemanfaatan aset tambang yang terbengkalai di seluruh wilayah Indonesia.
Larty.
